Syiahindonesia.com - Memahami Syiah tidaklah lengkap jika hanya meninjau dari sisi ritual ibadah semata. Dalam anatomi pemikirannya, Syiah adalah gerakan yang menyatukan antara teologi dan ambisi politik secara tidak terpisahkan. Konsep Imamah yang mereka yakini bukan sekadar kepemimpinan spiritual, melainkan kekuasaan absolut yang dianggap sebagai hak ketuhanan (divine right). Sepanjang sejarah Islam, pergerakan politik Syiah seringkali muncul sebagai oposisi ekstrem yang tidak jarang memicu instabilitas di tengah kekhilafahan Islam. Dari gerakan bawah tanah hingga berdirinya dinasti-dinasti besar, jejak politik mereka selalu diwarnai dengan upaya delegitimasi terhadap kepemimpinan kaum Muslimin (Ahlus Sunnah wal Jama’ah). Artikel ini akan membedah bagaimana ambisi politik menjadi motor penggerak utama di balik penyebaran doktrin-doktrin mereka.
Konsep Imamah: Akar Politik dalam Akidah
Bagi Ahlus Sunnah, urusan kepemimpinan (Khilafah/Imamah) adalah masalah furu'iyah (cabang) yang diserahkan kepada musyawarah umat. Namun bagi Syiah, ini adalah masalah ushul (pokok) yang setara dengan tauhid dan kenabian. Mereka meyakini bahwa pemimpin haruslah sosok yang ditunjuk langsung oleh Allah melalui nash (teks suci).
Konsekuensi dari keyakinan ini sangat berat secara politik:
**Negasi Kepemimpinan Sah: ** Seluruh pemimpin Islam yang bukan berasal dari garis imamah versi mereka dianggap sebagai "Thaghut" atau pemimpin ilegal.
Kewajiban Memberontak: Dalam sejarah klasik, munculnya berbagai pemberontakan bersenjata seringkali dimotori oleh klaim bahwa pemimpin yang ada telah merampas hak Ahlul Bait.
Allah SWT memerintahkan ketaatan kepada pemimpin selama mereka beriman dalam Surah An-Nisa ayat 59:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu."
Syiah menafsirkan Ulul Amri secara eksklusif hanya untuk para Imam mereka, sehingga mereka merasa tidak memiliki kewajiban taat kepada pemimpin kaum Muslimin pada umumnya.
Jejak Dinasti Politik Syiah dalam Sejarah
Sejarah mencatat beberapa momentum besar di mana gerakan politik Syiah berhasil memegang kendali kekuasaan, yang seringkali diikuti dengan pemaksaan ideologi:
1. Dinasti Fatimiyah di Mesir
Muncul dengan mengklaim keturunan dari Fatimah Az-Zahra RA (meskipun nasab mereka diragukan oleh banyak ulama sejarah), dinasti ini membangun kekuatan di Afrika Utara dan Mesir. Mereka mendirikan Universitas Al-Azhar awalnya sebagai pusat penyebaran doktrin Syiah Ismailiyah, sebelum akhirnya dikembalikan kepada Ahlus Sunnah oleh Shalahuddin Al-Ayyubi.
2. Dinasti Safawi di Persia (Iran)
Inilah titik balik paling berdarah dalam sejarah Syiah. Sebelum abad ke-16, Iran adalah wilayah mayoritas Ahlus Sunnah. Namun, melalui kekuatan militer dan pemaksaan yang kejam, Dinasti Safawi menjadikan Syiah sebagai agama resmi negara. Mereka membantai ulama-ulama sunni dan menghancurkan buku-buku referensi Ahlus Sunnah demi menyeragamkan keyakinan rakyatnya.
3. Gerakan Politik Kontemporer (Wilayatul Faqih)
Setelah Revolusi Iran 1979, muncul konsep Wilayatul Faqih yang digagas oleh Khomeini. Konsep ini memberikan kekuasaan mutlak kepada seorang ulama (Faqih) untuk memimpin negara sebagai wakil dari Imam ke-12 yang sedang ghaib. Gerakan ini memiliki misi "Ekspor Revolusi" ke berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, melalui jalur diplomasi, budaya, dan beasiswa.
Strategi Politik Bawah Tanah dan Infiltrasi
Karena seringkali menjadi minoritas, gerakan politik Syiah mengembangkan metode yang sangat rapi untuk bertahan dan menyebarkan pengaruhnya:
Taqiyyah Politik: Menyembunyikan agenda asli di balik isu-isu populer seperti "Keadilan Sosial", "Anti-Zionisme", atau "Persatuan Islam".
Infiltrasi Lembaga: Masuk ke dalam organisasi-organisasi Islam sunni dengan tujuan mengubah cara pandang mereka terhadap sejarah sahabat dan konsep kepemimpinan.
Pemanfaatan Konflik: Menggunakan momentum konflik internal di suatu negara untuk membangun basis massa yang loyal kepada otoritas pusat mereka di luar negeri.
Bahaya Loyalitas Ganda di Indonesia
Gerakan politik Syiah di Indonesia perlu diwaspadai karena adanya konsep "Loyalitas kepada Imam" yang melampaui loyalitas kepada negara atau bangsa. Penganut Syiah yang fanatik akan lebih patuh pada fatwa Marja' Taqlid (otoritas tertinggi) mereka di Iran atau Irak daripada aturan hukum di tempat mereka tinggal.
Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya persatuan dan menjauhi perpecahan yang disebabkan oleh ambisi golongan:
مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
"Barangsiapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah (umat Islam), lalu dia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah." (HR. Muslim).
Kesimpulan
Sejarah membuktikan bahwa Syiah bukan sekadar mazhab fiqih, melainkan gerakan politik dengan ideologi yang sangat spesifik. Ambisi politik untuk mendudukkan "hak ilahi" para imam seringkali mengabaikan stabilitas umat dan kerukunan antar-Muslim. Sebagai warga negara Indonesia yang mayoritas berakidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah, kewaspadaan terhadap gerakan politik berselubung agama ini adalah bentuk perlindungan terhadap kedaulatan bangsa dan kemurnian akidah dari pengaruh asing yang ingin memecah belah umat.
(albert/syiahindonesia.com)
************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!
0 komentar: