Pemerintah Suriah mengungkapkan bahwa pemerintah berencana memperkenalkan mata uang baru pada awal tahun depan.
Menteri Ekonomi Suriah, Mohammad Nidal al-Shaar mengatakan bahwa pihaknya tengah berupaya untuk melobi lebih lanjut Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Selain itu, al-Shaar juga mengatakan bahwa pihaknya tengah berupaya melobi sejumlah negara, khususnya AS, agar sanksi terhadap negaranya dapat dicabut sepenuhnya dalam beberapa bulan ke depan
“Kami sedang berkonsultasi dengan banyak pihak, termasuk organisasi internasional dan para ahli, dan kami yakin hal ini akan segera terwujud,” katanya, seperti dikutip Al JAzeera (21/10/2025).
“Kami harus melakukan dorongan dan lobi untuk melanjutkan langkah yang sudah berada di jalur yang benar. Kami berharap pada akhir tahun nanti rancangan undang-undang itu sampai ke tangan presiden, dan semoga ia menandatanganinya,” ujar al-Shaar.
“Jika itu terjadi, maka kami akan sepenuhnya bebas dari sanksi,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah mencabut sebagian besar sanksi terhadap Suriah di Mei 2025. Hal itu dilakukannya setelah bertemu dengan Presiden Suriah Ahmad asy-Syaraa.
Namun, ia rupanya masih memberlakukan Undang-Undang Caesar Syria Civil Protection Act 2019. Aturan tersebut menjadi dasar hukum sanksi terhadap Suriah. (hanoum/arrahmah.id)
************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!
0 komentar: