Syiahindonesia.com - Noureddine Al Baba, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Suriah, pada Sabtu (24/5/2025) mengungkapkan bahwa sekitar sepertiga dari total populasi Suriah masih masuk dalam daftar buruan oleh badan intelijen dan keamanan dari rezim Bashar Al Assad yang digulingkan pada Desember 2024.
Dalam konferensi pers yang digelar di Damaskus, Baba menyatakan, “Jumlah orang yang dicari oleh rezim sebelumnya karena alasan politik melebihi delapan juta.”
Ia menambahkan, “Kita berbicara tentang sekitar sepertiga dari orang Suriah yang memiliki catatan dan dicari oleh badan intelijen dan keamanan yang represif dari rezim sebelumnya,” dikutip dari kantor berita AFP (26/5/2025).
Meski demikian, Baba menyebut kementerian sedang berupaya mengatasi persoalan tersebut.
Sejak pecahnya perang saudara di Suriah, yang dipicu oleh penindasan brutal terhadap protes damai menentang pemerintah, jutaan warga negara itu menjadi sasaran pengawasan ketat dari dinas keamanan yang dikenal menakutkan.
Banyak di antaranya menghadapi tuntutan hukum, pelecehan, hingga pelanggaran hak asasi manusia.
Tuduhan yang kerap diarahkan pada warga Suriah meliputi keterlibatan dalam demonstrasi, merusak prestise negara, berkomunikasi dengan pihak asing, serta mendanai atau mendukung apa yang oleh rezim Assad disebut sebagai “terorisme.”
Pemerintah lama menggunakan istilah “terorisme” untuk menyebut semua kelompok pemberontak dan oposisi.
Akibatnya, ratusan ribu warga Suriah dipenjara dan banyak yang mengalami penyiksaan. Bahkan puluhan ribu lainnya hilang tanpa jejak.
Banyak korban baru mengetahui bahwa mereka masuk daftar pencarian ketika ditahan di pos pemeriksaan keamanan atau saat berusaha meninggalkan negara.
Rezim Assad yang berkuasa selama hampir lima dekade akhirnya digulingkan oleh koalisi pada Desember 2024.
Konflik berdarah selama hampir 14 tahun itu menelan korban lebih dari setengah juta jiwa dan membuat jutaan orang lainnya mengungsi.
Pernyataan Baba disampaikan bersamaan dengan pengumuman restrukturisasi Kementerian Dalam Negeri Suriah.
Dalam perubahan itu, dibentuk beberapa departemen baru, termasuk departemen pengaduan dan badan keamanan perbatasan.
Badan ini bertugas mengawasi perbatasan darat dan laut untuk memerangi kegiatan ilegal, khususnya jaringan penyelundupan narkoba dan manusia.
Selain itu, dibentuk juga departemen kepolisian pariwisata yang bertanggung jawab mengamankan lokasi wisata serta pengunjung di Suriah.
Negara yang telah lama dilanda konflik ini memiliki sejumlah situs arkeologi penting, termasuk kota kuno Palmyra yang masuk daftar Warisan Dunia UNESCO.
Sejak mengambil alih kekuasaan, pemerintahan baru berupaya merevitalisasi administrasi dan fasilitas publik yang hancur akibat perang. Mereka juga mengumumkan pembentukan komisi untuk menangani masalah orang hilang dan menerapkan keadilan transisi.
Berbagai kelompok hak asasi manusia, aktivis, serta komunitas internasional terus menekankan pentingnya keadilan transisi agar Suriah bisa pulih secara menyeluruh pascakonflik. (hanoum/arrahmah.id)
************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!
0 komentar: