Syiahindonesia.com - Pemikiran politik dan keagamaan Syiah kontemporer tidak dapat dipisahkan dari sosok Ayatullah Ruhollah Khomeini, tokoh utama di balik Revolusi Iran tahun 1979. Melalui orasi dan karya tulisnya, Khomeini berhasil mereformasi teologi Syiah dari yang semula cenderung pasif menanti kedatangan imam gaib, menjadi gerakan politik praktis yang agresif. Namun, di balik jargon-jargon perlawanan dan persatuan Islam yang sering ia dengungkan di panggung internasional, Khomeini menanamkan doktrin-doktrin akidah yang sangat menyimpang dan menodai kesucian prinsip Islam yang murni. Artikel ini akan membedah beberapa doktrin krusial Khomeini yang dinilai menyesatkan umat.
1. Mengangkat Derajat Imam di Atas Para Nabi dan Malaikat
Salah satu pernyataan Khomeini yang paling mengguncang dunia Islam dan membongkar hakikat akidah ekstrem (ghuluw) Syiah tertuang dalam kitab monumentalnya, Al-Hukumatul Islamiyyah (Pemerintahan Islam). Khomeini secara tertulis menyatakan:
"Sesungguhnya di antara dharuriyat (prinsip dasar) mazhab kita adalah bahwa para imam kita memiliki kedudukan yang tidak dapat dicapai oleh malaikat muqarrabin (yang dekat dengan Allah) maupun oleh Nabi yang diutus."
Koreksi Akidah:
Doktrin ini merupakan bentuk pelampauan batas yang nyata dalam beragama. Dalam konsep Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, derajat kenabian dan kerasulan adalah maqam tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia pilihan demi mengemban wahyu. Tidak ada satu pun manusia biasa setelah wafatnya Rasulullah SAW—baik ia seorang wali, khalifah, maupun imam—yang boleh disejajarkan atau bahkan ditinggikan derajatnya melebihi para Nabi dan Rasul. Doktrin Khomeini ini secara fungsional telah mereduksi keagungan para utusan Allah SWT.
2. Doktrin "Wilayatul Faqih": Legitimasi Kekuasaan Absolut Mullah
Sebelum era Khomeini, mayoritas ulama Syiah berpendapat bahwa pemerintahan Islam yang sah tidak boleh didirikan sebelum Imam ke-12 (Muhammad bin Hasan Al-Askari) keluar dari persembunyian gaibnya (Sardab). Namun, Khomeini mendobrak tradisi ini dengan merumuskan doktrin Wilayatul Faqih (Kekuasaan Pendekar Hukum/Ulama).
Melalui doktrin ini, Khomeini menetapkan bahwa:
Sebelum Imam Mahdi versi mereka muncul, otoritas keagamaan dan kekuasaan politik mutlak atas negara dipegang oleh seorang ulama fikih senior (Faqih).
Kepatuhan kepada Faqih (yang kemudian menjelma menjadi gelar Pemimpin Agung atau Rahbar) bersifat mutlak dan setara dengan kepatuhan kepada Imam yang maksum dan Rasulullah SAW.
Konsep ini mengubah tatanan musyawarah (Syura) dalam Islam menjadi sistem teokrasi totaliter. Dengan kedudukan ini, elit penguasa mullah dapat mengeluarkan fatwa hukum apa pun, mengklaim kekebalan dari kritik, dan mengeksploitasi kepatuhan rakyat atas nama wakil imam gaib.
3. Legalisasi dan Anjuran Praktis Nikah Mut'ah yang Ekstrem
Khomeini dikenal sangat longgar dan permisif dalam masalah fikih munakahat yang berkaitan dengan Nikah Mut'ah (nikah kontrak). Dalam kitab fikihnya yang berjudul Tahrirul Wasilah, Khomeini memaparkan fatwa-fatwa yang sangat mencoreng nilai-nilai moralitas dan kehormatan keluarga muslim.
Di dalam kitab tersebut, ia melegalkan praktik nikah mut'ah tanpa batasan jumlah wanita, bahkan memperbolehkan kontrak berdurasi sangat singkat (seperti satu jam). Yang paling kontroversial dan memicu kecaman luas adalah fatwanya yang membolehkan tindakan bersenang-senang (istimta') secara seksual dengan anak perempuan yang masih menyusui atau balita, selama tidak sampai melakukan hubungan badan (jima'). Penghalalan praktik yang tidak bermoral ini menunjukkan bagaimana dekonstruksi hukum keluarga dalam teologi mereka dapat merusak fitrah kesucian manusia.
4. Memelihara Dendam Sejarah dan Melaknat Para Sahabat Nabi
Meskipun di hadapan media internasional Khomeini sering kali menyerukan Taqrib (pendekatan/persatuan) antara Sunni dan Syiah, dokumen-dokumen internal dan pidatonya dalam bahasa Parsi menunjukkan hal yang sebaliknya. Dalam kitabnya Kasyful Asrar, Khomeini secara terbuka melontarkan cacian dan tuduhan keji kepada para sahabat Nabi yang mulia.
Ia menuduh Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab RA sebagai orang-orang yang tidak memahami Al-Qur'an, egois, dan sengaja mengubah syariat demi kepentingan kekuasaan politik. Sikap memelihara dendam sejarah ini membuktikan bahwa jargon persatuan yang diusung oleh gerakan Khomeini hanyalah bagian dari strategi Taqiyah diplomatik untuk memuluskan ekspansi pengaruh ideologi mereka ke negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim (Ahlussunnah).
5. Mengubah Orientasi Ibadah dan Simbol Keagamaan
Di bawah pengaruh pemikiran Khomeini, ritual-ritual keagamaan tradisional Syiah mengalami politisasi massal. Peringatan duka Asyura (kematian Husain RA) yang semula merupakan ritus kesedihan lokal, diubah menjadi panggung orasi politik radikal yang penuh kebencian.
Khomeini juga mempertegas pengalihan kiblat spiritual pengikutnya dengan mengagungkan makam-makam para imam dan mendirikan kompleks pemakaman mewah untuk dirinya sendiri setelah ia wafat, yang kini diziarahi secara masif layaknya tanah suci. Praktik memuja kuburan tokoh ini menjauhkan umat dari pemurnian ibadah yang semestinya hanya ditujukan kepada Allah SWT di Baitullah (Makkah).
Kesimpulan
Membedah doktrin-doktrin Khomeini membuka mata kita bahwa gerakan yang ia pimpin bukan sekadar gerakan pembebasan politik, melainkan sebuah proyek penyebaran ideologi teologis yang sarat akan penyimpangan akidah. Mulai dari menyejajarkan imam dengan nabi, membangun kekuasaan teokrasi absolut, hingga melegalisasi pelecehan moral melalui fikih mut'ah, semuanya bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih.
Sebagai umat Islam di Indonesia, kita harus tetap kritis dan waspada terhadap segala bentuk infiltrasi pemikiran warisan Khomeini. Islam yang murni adalah yang berdiri di atas pondasi tauhid yang bersih dari kultus individu, menghormati seluruh Sahabat dan Ahlul Bait secara adil, serta menjaga kehormatan moralitas manusia sesuai tuntunan syariat yang lurus.
(albert/syiahindonesia.com)
************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!
0 komentar: