Syiahindonesia.com - Politik dalam Islam pada hakikatnya adalah sarana untuk menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan umat, dan melindungi agama dari kerusakan. Namun, dalam sejarah dan praktik politik Syiah, banyak ulama Ahlus Sunnah wal Jama‘ah menilai adanya pola politisasi akidah dan pemanfaatan kekuasaan untuk memperluas pengaruh ideologis. Pola ini kerap dibungkus dengan slogan keadilan dan pembelaan terhadap Ahlul Bait, tetapi di baliknya tersimpan agenda politik yang berpotensi merusak persatuan umat Islam.
Akar Ideologis Politik Syiah
Sejak awal kemunculannya, Syiah membangun doktrin politik berbasis imamah, yaitu keyakinan bahwa kepemimpinan umat adalah hak eksklusif imam-imam tertentu. Konsep ini bukan sekadar teologi, tetapi dijadikan landasan politik yang menafikan legitimasi pemerintahan Muslim lain. Akibatnya, politik tidak lagi netral, melainkan menjadi alat untuk menilai iman dan loyalitas umat.
Politisasi Agama dan Klaim Kebenaran Tunggal
Dalam praktiknya, doktrin imamah sering dipresentasikan sebagai kebenaran mutlak yang wajib diterima. Siapa pun yang menolak dianggap berada di luar garis kebenaran. Padahal Islam menolak klaim kebenaran politik yang menutup pintu musyawarah. Allah ﷻ berfirman:
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
Artinya: “Urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.”
(QS. Asy-Syura: 38)
Ayat ini menegaskan bahwa urusan publik umat Islam diselesaikan dengan musyawarah, bukan klaim garis keturunan atau otoritas ideologis tunggal.
Pemanfaatan Konflik untuk Ekspansi Pengaruh
Dalam berbagai konflik regional, politik Syiah kerap memanfaatkan ketegangan sektarian untuk memperluas pengaruh. Konflik dipersepsikan sebagai “perjuangan ideologis”, sehingga dukungan politik dan militer dibingkai sebagai kewajiban akidah. Pendekatan ini memperdalam jurang perpecahan dan mengubah konflik politik menjadi permusuhan mazhab.
Strategi Infiltrasi Politik
Selain konfrontasi terbuka, strategi yang sering disorot adalah infiltrasi politik secara bertahap: membangun jaringan sosial, lembaga pendidikan, dan media untuk membentuk opini publik. Ketika pengaruh sosial menguat, agenda politik diperkenalkan secara perlahan. Metode ini menimbulkan kekhawatiran karena masyarakat awam sering tidak menyadari pergeseran ideologis yang terjadi.
Taqiyah dalam Arena Politik
Doktrin taqiyah juga berperan dalam arena politik. Pernyataan yang disesuaikan dengan audiens memungkinkan fleksibilitas narasi: satu pesan untuk publik luas, pesan lain untuk internal. Islam menuntut kejujuran dalam urusan publik. Rasulullah ﷺ bersabda:
عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ
Artinya: “Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran menuntun kepada kebaikan.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Kejujuran adalah fondasi kepercayaan publik; manipulasi narasi justru merusaknya.
Politik Identitas dan Polarisasi
Politik Syiah sering memanfaatkan identitas mazhab untuk menggalang dukungan. Identitas ini dipertegas melalui simbol, ritual, dan narasi sejarah yang emosional. Ketika identitas dipersenjatai, politik berubah menjadi polarisasi tajam yang mengorbankan persatuan nasional dan ukhuwah Islamiyah.
Bertentangan dengan Prinsip Keadilan Islam
Islam memerintahkan keadilan tanpa diskriminasi mazhab. Allah ﷻ berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap diri kalian sendiri.”
(QS. An-Nisa: 135)
Ketika politik dijalankan dengan standar ganda dan keberpihakan ideologis sempit, prinsip keadilan ini terabaikan.
Dampak terhadap Persatuan Umat
Konspirasi politik berbasis mazhab menimbulkan kecurigaan dan konflik berkepanjangan. Umat terbelah, energi habis untuk konflik internal, sementara tantangan besar umat Islam terabaikan. Rasulullah ﷺ mengingatkan pentingnya persatuan:
وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ
Artinya: “Dan janganlah kalian berselisih, karena kalian akan menjadi lemah dan kekuatan kalian akan hilang.”
(QS. Al-Anfal: 46)
Sikap Ahlus Sunnah wal Jama‘ah
Ahlus Sunnah wal Jama‘ah memandang politik sebagai amanah yang harus dijalankan dengan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umum. Perbedaan mazhab tidak boleh dijadikan alat dominasi atau konspirasi. Kritik terhadap praktik politik disampaikan secara ilmiah, bukan dengan manipulasi atau kebencian.
Kewaspadaan di Era Global
Di era global dan digital, pengaruh politik lintas negara semakin mudah menyebar. Umat Islam Indonesia perlu meningkatkan literasi politik-keagamaan: memahami peta ideologi, menilai konsistensi narasi, dan merujuk kepada ulama tepercaya agar tidak terjebak dalam agenda tersembunyi.
Penutup
Konspirasi politik yang dibangun di atas ideologi sempit berpotensi merusak persatuan dan keadilan. Islam menuntut politik yang transparan, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan berpegang pada Al-Qur’an dan Sunnah, serta menjaga kewaspadaan, umat Islam Indonesia dapat menolak politisasi agama yang memecah belah dan menjaga persatuan di tengah keberagaman.
(albert/syiahindonesia.com)
************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!
0 komentar: