Beberapa diplomat AS paling senior yang berfokus pada Suriah, telah tiba-tiba diberhentikan dari jabatan mereka dalam beberapa hari terakhir, menurut lima orang yang mengetahui masalah ini. Perombakan ini terjadi di tengah upaya Washington untuk mengintegrasikan sekutunya Kurdi dengan pemerintahan pusat di Damaskus.
Para diplomat di Platform Regional Suriah (SRP) —misi de facto AS untuk Suriah yang berbasis di Istanbul— semuanya melapor kepada Tom Barrack, utusan khusus AS untuk Suriah dan penasihat sekaligus sahabat Presiden Donald Trump.
Ditunjuk pada Mei, Barrack telah mempelopori perubahan kebijakan regional yang mendukung negara Suriah yang bersatu di bawah Presiden Ahmad Asy Syaraa.
Salah satu sumber diplomatik AS yang berbicara kepada Reuters mengatakan bahwa “segelintir” staf di SRP diberitahu bahwa masa tugas mereka akan berakhir sebagai bagian dari reorganisasi tim.
Orang tersebut mengatakan bahwa pemecatan tersebut tidak akan memengaruhi kebijakan AS di Suriah, dan keputusan untuk memberhentikan mereka tidak didasarkan pada perbedaan kebijakan antara staf dan Barrack atau Gedung Putih.
Sumber-sumber tersebut, yang juga mencakup dua diplomat Barat dan dua sumber yang berbasis di AS, mengatakan pemindahan tersebut dilakukan secara tiba-tiba, tidak disengaja, dan terjadi menjelang akhir pekan lalu.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan tidak mengomentari “keputusan personel atau reorganisasi administratif”, menambahkan: “Staf inti yang menangani isu-isu terkait Suriah terus beroperasi dari berbagai lokasi.”
Barrack, utusan tersebut, telah mendesak Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi dan didukung AS untuk bergerak lebih cepat dalam meratifikasi kesepakatan Maret dengan Asy Syaraa untuk membawa wilayah yang mereka kelola di bawah otoritas negara, dan untuk mengintegrasikan SDF ke dalam pasukan keamanan nasional.
SDF enggan tunduk pada kendali yang lebih besar
Seorang diplomat Barat mengatakan pemecatan diplomat AS sebagian didorong oleh “perbedaan pandangan” antara staf dan Barrack mengenai isu SDF dan Asy Syaraa, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Departemen Luar Negeri tidak berkomentar mengenai isu ini.
Beberapa pemimpin SDF telah menolak tekanan AS untuk berintegrasi ke dalam pasukan keamanan nasional, terutama mengingat beberapa gejolak kekerasan di Suriah tahun ini.
SDF, yang masih terlibat dalam pertempuran sporadis dengan pasukan Suriah dan yang didukung Turki di timur laut negara itu, terus mendorong pemerintahan yang kurang tersentralisasi di era pasca-Assad —pemerintahan di mana mereka akan mempertahankan otonomi yang mereka peroleh selama perang Suriah.
Barrack berada di Damaskus pada Selasa untuk mengawasi penandatanganan rencana oleh menteri luar negeri untuk mengatasi kebuntuan dengan minoritas Druze di selatan. Barrack kemudian mengatakan di X bahwa rencana tersebut akan mendukung “hak yang sama dan kewajiban bersama bagi semua.”
Sejak Washington menutup kedutaannya di Damaskus pada 2012, SRP telah bertindak sebagai misi de facto untuk Suriah. Kantor pusatnya berada di konsulat AS di Istanbul dan memiliki kantor-kantor di tempat lain di kawasan tersebut. (haninmazaya/arrahmah.id)
************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!
0 komentar: