By Zulkarnain Elmaduri
Di tengah perubahan politik di Iran, sejumlah kalangan reformis mulai menuntut penyelidikan kembali atas hilangnya Imam (Ayatollah) Musa Sadr sekitar dua puluh lima tahun lalu saat melakukan kunjungan ke Libya. Musa Sadr, pemimpin Syiah Lebanon yang lahir di Iran, dikenal luas sebagai tokoh yang sangat dihormati di dunia Syiah. Ia memiliki pengaruh besar di kalangan ulama dan masyarakat Syiah, serta disebut-sebut tidak menerima klaim kepemimpinan keagamaan Ayatollah Ruhollah Khomeini.
Dalam pandangan sejumlah pengamat, pengaruh Musa Sadr yang luas dianggap menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat rencana politik Khomeini dan pihak-pihak yang mendorong perubahan rezim di Iran pada akhir era pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi.
Hilangnya Musa Sadr secara misterius di Libya—yang hingga kini jasadnya tidak pernah ditemukan—dipandang oleh sebagian pihak sebagai peristiwa yang mengubah peta kekuatan di dunia Syiah. Peristiwa tersebut membuka ruang yang lebih besar bagi Khomeini untuk tampil sebagai tokoh utama gerakan revolusi yang kemudian menggulingkan monarki Iran pada tahun 1979.
Sebagian kalangan di Iran memandang Khomeini sebagai pemimpin besar yang mengubah arah sejarah negaranya. Namun di sisi lain, terdapat pula kelompok yang bersikap kritis dan menggambarkan kepemimpinannya sebagai bentuk dominasi politik yang keras, bahkan menyamakannya dengan figur-figur penakluk dalam sejarah.
Khomeini dikenal sebagai tokoh sentral dalam Revolusi Islam Iran dan sebagai arsitek sistem politik yang kemudian dibangun setelah jatuhnya monarki. Namun sejumlah tulisan dan laporan menyebutkan adanya perdebatan mengenai asal-usul keluarganya, termasuk klaim bahwa ia tidak memiliki darah Persia baik dari garis ayah maupun ibu. Dalam sejumlah narasi tersebut juga disebutkan bahwa terdapat upaya pada tahun 1979 untuk menghapus berbagai catatan yang berkaitan dengan latar belakang keluarga Khomeini.
Dalam perkembangan revolusi, salah satu tindakan awal pemerintahan baru setelah kembalinya Khomeini ke Iran adalah penangkapan dan eksekusi sejumlah tokoh penting yang sebelumnya memiliki posisi strategis pada masa pemerintahan Shah. Di antara mereka adalah Jenderal Hassan Pakravan, mantan kepala SAVAK, badan intelijen dan keamanan nasional Iran pada masa monarki.
Selain itu, ketegangan juga terjadi antara Khomeini dan beberapa ulama senior. Salah satu tokoh yang disebut dalam berbagai laporan adalah Ayatollah Kazem Shariatmadari, seorang ulama berpengaruh yang memiliki kedudukan tinggi dalam hierarki keagamaan Syiah. Bersama Ayatollah Golpayegani, ia disebut pernah memberikan dukungan yang memungkinkan Khomeini memperoleh gelar Ayatollah pada tahun 1964.
Peristiwa tersebut terjadi ketika Khomeini menghadapi ancaman hukuman mati setelah dituduh melakukan tindakan yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara. Dalam sistem yang berlaku saat itu, eksekusi terhadap seorang ulama dengan gelar Ayatollah dianggap tidak pantas dilakukan, sehingga pemberian gelar tersebut dipandang sebagai jalan keluar untuk mencegah pelaksanaan hukuman mati.
Dalam sejumlah catatan disebutkan bahwa langkah tersebut juga berkaitan dengan upaya diplomatik dan politik yang melibatkan sejumlah pejabat Iran serta pihak asing yang berkepentingan menjaga stabilitas politik negara.
Setelah Revolusi Iran berhasil, hubungan antara Khomeini dan sebagian ulama yang sebelumnya berperan dalam menyelamatkannya dari hukuman mati mengalami perubahan drastis. Ayatollah Shariatmadari kemudian ditempatkan dalam tahanan rumah dan dibatasi aktivitasnya. Ia tidak diperkenankan menyampaikan ceramah atau menerima tamu, kecuali anggota keluarga dekat.
Situasi tersebut berlangsung dalam kondisi komunikasi yang sangat terbatas dengan dunia luar, sementara pernyataan-pernyataan dari pihak keluarga yang mengkritik kebijakan pemerintah sering kali dianggap sebagai pandangan yang tidak netral
Sebagian kalangan tidak mempersoalkan bahwa ibu Khomeini berasal dari Kashmir, India. Namun, jauh lebih sedikit orang—baik di Iran maupun di luar negeri—yang mengetahui secara pasti asal-usul ayahnya ataupun nama aslinya.
Seorang tokoh yang disebut mengetahui latar belakang keluarga Khomeini adalah almarhum Senator Moussavi, anggota senat Iran pada masa monarki yang mewakili Provinsi Khuzestan di Iran bagian selatan. Menurut berbagai catatan, Senator Moussavi mengenal ayah Khomeini serta keempat putranya dengan baik. Ia disebut pernah membantu keluarga tersebut dengan menggunakan pengaruh politiknya untuk memperoleh kartu identitas Iran bagi mereka, lengkap dengan tanggal dan tempat kelahiran yang disebut tidak sesuai dengan data sebenarnya, sehingga memungkinkan mereka menghindari kewajiban dinas militer.
Setelah Revolusi Iran tahun 1979 dan kembalinya Khomeini dari Prancis, Senator Moussavi dilaporkan menjadi salah satu tokoh yang dieksekusi atas perintah langsung Khomeini. Eksekusi tersebut disebut-sebut berkaitan dengan pengetahuannya mengenai latar belakang keluarga Khomeini.
Pada malam yang sama, Jenderal Hassan Pakravan, mantan kepala SAVAK—badan intelijen dan keamanan nasional Iran pada masa monarki—juga dieksekusi. Pakravan dikenal sebagai tokoh yang sebelumnya berperan dalam menyelamatkan nyawa Khomeini pada tahun 1964 ketika ia menghadapi ancaman hukuman mati. Menurut sejumlah laporan, Pakravan memiliki berkas lengkap mengenai latar belakang pribadi Khomeini yang disusun oleh SAVAK.
Berkas latar belakang tersebut dilaporkan masih ada. Seorang pejabat senior SAVAK yang kemudian membelot dan bergabung dengan SAVAMA—badan intelijen yang dibentuk oleh pemerintahan ulama setelah revolusi—disebut membawa serta dokumen tersebut. Sumber-sumber tertentu menyatakan bahwa tokoh ini pernah memimpin jaringan SAVAMA di Amerika Serikat selama beberapa waktu dan menyimpan dokumen tersebut sebagai cadangan untuk digunakan pada saat yang dianggap tepat.
Pertanyaan kemudian muncul mengenai alasan Khomeini kembali ke Iran dengan sikap yang digambarkan sangat keras terhadap lawan-lawan politiknya. Dalam sejumlah pernyataan sebelum kepulangannya ke Iran pada tahun 1979, Khomeini disebut pernah menyampaikan ancaman untuk menuntut balas terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas penderitaan yang dialaminya selama masa pengasingan.
Salah satu peristiwa yang mempengaruhi sikap tersebut adalah kematian putranya dalam sebuah kecelakaan mobil. Khomeini diyakini memandang peristiwa itu sebagai akibat dari tindakan pihak berwenang Iran pada masa monarki, sehingga menimbulkan kemarahan yang mendalam.
Dalam upaya menjelaskan latar belakang keluarga Khomeini, muncul narasi yang mengaitkan garis keturunannya dengan asal-usul ibunya dari Kashmir. Dalam narasi tersebut disebutkan bahwa ayah Khomeini adalah seorang kelahiran India dari wilayah Kashmir yang memiliki keturunan Iran. Namun, sejumlah penulis menyatakan bahwa tokoh yang digambarkan dalam cerita tersebut sebenarnya tidak pernah ada.
Sebaliknya, terdapat klaim yang menyebutkan bahwa ayah kandung Khomeini adalah seorang warga Inggris bernama William Richard Williamson, yang lahir di Bristol, Inggris, pada tahun 1872 dari keluarga Inggris. Klaim ini disebut berasal dari kesaksian seorang mantan pegawai Iran di Anglo-Iranian Oil Company—perusahaan yang kemudian dikenal sebagai British Petroleum (BP)—yang mengaku pernah bekerja bersama tokoh-tokoh yang terlibat dalam kisah tersebut.
Keterangan tersebut juga dikaitkan dengan pernyataan Kolonel Archie Chisholm, seorang pejabat politik BP sekaligus mantan editor di The Financial Times. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Inggris pada tahun 1979 di rumahnya di County Cork, Irlandia, Chisholm—yang saat itu berusia 78 tahun—menyatakan bahwa ia mengenal seseorang yang disebut Haji, nama yang dikatakan digunakan oleh Williamson setelah menetap di kawasan Timur Tengah.
Chisholm menyatakan bahwa orang tersebut pernah bekerja di bawahnya. Ia juga mengatakan bahwa pria itu telah menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat. Namun ketika ditanya apakah orang tersebut benar-benar ayah Khomeini, Chisholm tidak memberikan jawaban yang tegas dan hanya menyatakan bahwa ia tidak dapat memastikan hal tersebut.
Sikap tersebut dipandang oleh sebagian penulis sebagai upaya menghindari pernyataan yang dapat menimbulkan kontroversi politik pada saat yang sama ketika Khomeini baru saja mengambil alih kekuasaan di Iran. Sebagai mantan pejabat politik yang berpengalaman, Chisholm juga dinilai tidak ingin menyeret Inggris ke dalam konflik politik baru di Timur Tengah. Di sisi lain, ia juga tidak memberikan penyangkalan langsung terhadap klaim tersebut.
Bagaimana Kisah Itu Bermula
Menurut kisah yang beredar dalam sejumlah tulisan, Richard Williamson digambarkan sebagai seorang pemuda bertubuh kekar, berambut gelap, dan berasal dari Bristol, Inggris. Pada usia sekitar tiga belas tahun ia disebut meninggalkan rumah dan bekerja sebagai awak kabin di sebuah kapal yang berlayar menuju Australia.
Namun sebelum mencapai tujuan, ia dilaporkan meninggalkan kapal tersebut. Setelah itu, informasi mengenai kehidupannya pada masa-masa awal sangat terbatas. Catatan berikutnya menyebutkan bahwa pada usia sekitar dua puluh tahun ia muncul di Aden, sebuah pelabuhan penting di ujung selatan Semenanjung Arab yang saat itu berada di wilayah Yaman Selatan.
Di kota pelabuhan tersebut ia disebut bergabung dengan kepolisian setempat, yang pada masa itu berada di bawah pengaruh administrasi kolonial Inggris.
Penampilan Richard Williamson yang dianggap menarik disebut segera menarik perhatian Sultan Fazl bin-Ali, penguasa wilayah Lahej. Sultan tersebut dikabarkan membujuknya untuk meninggalkan dinas kepolisian dan tinggal bersamanya. Setelah beberapa waktu, Richard Williamson kemudian meninggalkan Sultan Fazl bin-Ali dan berpindah ke lingkungan seorang syekh lain bernama Yousef Ibrahim, yang disebut sebagai kerabat dari keluarga Al-Sabah, keluarga yang hingga kini memerintah Kuwait.
Untuk memahami konteks kisah ini, perlu diingat bahwa kondisi politik kawasan Teluk Persia dan Jazirah Arab pada masa itu sangat berbeda dengan sekarang. Negara-negara seperti Lebanon, Irak, Yordania, Suriah, dan Arab Saudi belum berdiri sebagai negara merdeka. Wilayah-wilayah tersebut baru dibentuk sebagai entitas politik modern sekitar tujuh dekade kemudian setelah Inggris dan Prancis membagi wilayah Timur Tengah pasca runtuhnya Kekaisaran Utsmani.
Iran—yang pada masa itu masih dikenal sebagai Persia—segera berada dalam pengaruh dua kekuatan besar: pasukan Kosak Rusia di wilayah utara dan tentara Inggris di wilayah selatan. Meskipun secara formal Persia tetap menjadi monarki merdeka di bawah Dinasti Qajar, dalam praktiknya kekuasaan kerajaan sering kali bersifat nominal.
Kehadiran militer Inggris di Iran berada di bawah komando Letnan Kolonel Percy Sykes yang berkedudukan di Shiraz. Sementara itu pengaruh politik Inggris dikoordinasikan oleh Sir Arnold Wilson yang berbasis di Khorramshahr—yang pada masa itu dikenal dengan nama Mohammareh—dengan dukungan E. Elkington di Masjid-Suleiman serta Dr. Young yang berbasis di Ahwaz. Ketiga kota tersebut berada di Provinsi Khuzestan, wilayah yang di kemudian hari diwakili oleh Senator Moussavi dalam parlemen Iran pada masa monarki.
Pada periode yang sama, Kolonel T. E. Lawrence, yang kemudian terkenal dengan julukan Lawrence of Arabia, juga beroperasi di kawasan Basra di Mesopotamia (Irak) serta Khorramshahr.
Pada masa itu pula ladang-ladang minyak mulai ditemukan di kawasan tersebut. Penemuan ini berada jauh di luar kemampuan teknologi suku-suku Arab maupun Persia untuk mengelolanya secara mandiri. Eksplorasi dan eksploitasi minyak kemudian dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Inggris, termasuk melalui Anglo-Iranian Oil Company, perusahaan yang dibentuk untuk mengekstraksi minyak dari wilayah Khuzestan di Iran selatan.
Di sisi lain Teluk Persia, wilayah Kuwait pada masa itu belum menjadi negara seperti sekarang. Sebagai kekuatan utama dalam industri minyak Timur Tengah, Inggris berusaha mempertahankan pengaruh dan kendalinya melalui jaringan pejabat politik serta personel perusahaan minyak.
Dalam konteks ini, Haji Abdullah Williamson disebut mulai berperan sebagai salah satu pejabat politik perusahaan British Petroleum pada tahun 1924. Ia pensiun pada tahun 1937 dengan nama yang sama pada usia 65 tahun.
Sebelumnya, ketika berada di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kuwait, Richard Williamson dikatakan memeluk Islam dan mengambil nama Abdullah. Pada masa itu penggunaan nama keluarga belum menjadi kebiasaan umum. Identitas seseorang sering kali dijelaskan melalui sebutan “anak dari” atau melalui pekerjaan maupun asal-usul keluarga.
Selama sekitar empat belas tahun ia hidup di tengah suku-suku Badui di Jazirah Arab. Pada tahun 1895 dan 1898 ia melakukan perjalanan haji ke Makkah dan kemudian menggunakan gelar Haji. Ia juga mengambil nama salah satu pelindung awalnya, yaitu Fazl, dan menambahkan nama Zobeiri sebagai pembeda. Dengan demikian, William Richard Williamson kemudian dikenal dengan nama Haji Abdullah Fazl Zobeiri.
Selama bertugas di kawasan Teluk Persia bersama British Petroleum, Haji Abdullah disebut sering menghabiskan masa cutinya di wilayah Kashmir di India untuk beristirahat dari panas ekstrem Teluk. Dalam periode tersebut ia juga dikatakan menikah beberapa kali dengan perempuan Arab maupun India melalui pernikahan yang dilangsungkan menurut tradisi Islam.
Disebutkan bahwa ia memiliki 13 anak, terdiri dari tujuh anak laki-laki dan enam anak perempuan. Namun sebagian besar anak-anak tersebut meninggal dunia pada usia dini. Perjalanan yang sering dilakukan ke Kashmir, pernikahan dengan perempuan India, serta penggunaan nama Abdullah Fazl Zobeiri disebut oleh sebagian penulis sebagai faktor yang kemudian menimbulkan anggapan bahwa ayah Khomeini berasal dari Kashmir.
Haji Abdullah digambarkan sebagai seorang Muslim yang sangat taat dan menerapkan disiplin keagamaan yang ketat kepada anak-anaknya. Sikap religius yang kuat ini, bersama penggunaan nama-nama Arab, dianggap tidak lazim bagi seorang yang berasal dari Inggris.
Ia dikatakan mewajibkan empat putranya yang masih hidup untuk menempuh pendidikan agama di Najaf, Irak, di bawah bimbingan para ulama terkemuka seperti Ayatollah Yazdi dan Ayatollah Shirazi. Dua di antara putra tersebut—yang dikenal dengan nama Hindizadeh (yang berarti “lahir di India”) dan Passandideh (yang berarti “disukai” atau “diterima”)—disebut berhasil menempuh pendidikan mereka dengan baik hingga kemudian memperoleh kedudukan sebagai ayatollah.
Sementara itu putra ketiga digambarkan sebagai pemuda yang sulit diatur. Ia tidak menonjol dalam studinya di Najaf dan kemudian pindah ke kota suci Qom di Iran untuk melanjutkan pendidikan agama di bawah bimbingan Ayatollah Boroujerdi.
Pada masa pemerintahan Reza Shah, pemerintah Iran mewajibkan setiap warga negara memiliki nama keluarga resmi. Dalam situasi tersebut, pemuda itu memilih nama kota tempat tinggalnya, yaitu Khomein, sebagai penanda identitasnya. Dari sinilah muncul nama Khomeini, yang secara harfiah berarti “orang yang berasal dari kota Khomein.”
Putra keempat dalam keluarga tersebut disebut tidak tertarik pada studi teologi. Ia meninggalkan jalur pendidikan agama dan menyeberang ke seberang Teluk Persia menuju Kuwait. Di sana ia membuka dua stasiun pengisian bahan bakar dengan menggunakan nama keluarga ayahnya, yaitu Haji Ali Williamson, meskipun tidak diketahui secara pasti apakah ia sendiri pernah menunaikan ibadah haji.
Penggunaan nama keluarga Williamson oleh saudara kandung Ruhollah Khomeini tersebut sering disebut sebagai salah satu indikasi hubungan keluarga dengan sosok yang dikenal sebagai Haji Abdullah Williamson. Dalam berbagai tulisan, pertanyaan yang muncul adalah mengapa seorang saudara kandung Khomeini menggunakan nama keluarga Williamson jika tidak ada kaitan keluarga dengan nama tersebut.
Kepala keluarga yang disebut dalam kisah ini, Haji Abdullah Fazl Zobeiri—yang juga dikenal dalam lingkungan British Petroleum sebagai Haji Abdullah Williamson—dilaporkan pernah diusir dari Iran oleh pemerintahan Reza Shah bersama tiga pejabat politik Inggris lainnya karena aktivitas yang dianggap merugikan kepentingan Iran. Setelah peristiwa tersebut ia disebut bergabung dengan putranya di Kuwait.
Di Kuwait ia bekerja dalam bidang distribusi minyak untuk Anglo-Iranian Oil Company. Dengan jaringan hubungan yang luas di dunia Arab serta latar belakangnya sebagai seorang Muslim, ia disebut memiliki pengaruh dalam sejumlah perundingan industri minyak di kawasan tersebut. Salah satu peran yang disebut dalam beberapa catatan adalah keterlibatannya dalam kesepakatan pembagian kepentingan antara perusahaan minyak Amerika Serikat dan Anglo-Iranian Oil Company di Kuwait dengan komposisi 50:50.
Pada tahun 1932 ia juga dilaporkan terlibat dalam upaya memperoleh hak eksplorasi minyak secara eksklusif bagi British Petroleum di wilayah Abu Dhabi. Karena keterbatasan pendidikan formalnya, perusahaan kemudian mengirim seorang eksekutif senior, Archie H. T. Chisholm, untuk menyelesaikan proses kontrak tersebut. Dengan dukungan pengaruh politik Haji Abdullah, mereka disebut berhasil mengatasi persaingan dari tokoh-tokoh lain seperti Mayor Frank Holmes, Syekh Hussein, dan Mohammad Yateen, hingga akhirnya memperoleh kontrak eksplorasi tersebut.
Chisholm sendiri pernah menyatakan bahwa ia mengenal dengan baik sosok yang disebut sebagai ayah Khomeini tersebut selama periode kerja sama tersebut.
Beberapa tahun kemudian, ketika kembali ke Iran sekitar tahun 1960, Ruhollah Khomeini disebut melihat peluang untuk membangun gerakan politik yang menentang pemerintahan monarki. Situasi ekonomi Iran pada masa itu mengalami tekanan, salah satunya disebabkan oleh dominasi perusahaan-perusahaan minyak asing yang memiliki kendali besar atas produksi dan harga minyak Iran.
Dengan latar belakang pendidikan agama yang dimilikinya, Khomeini mulai menggerakkan kritik terhadap monarki melalui jaringan masjid dan ceramah-ceramah keagamaan. Gerakan tersebut berkembang menjadi oposisi yang semakin kuat terhadap pemerintah. Pada tahun 1964 situasi politik memuncak dengan diberlakukannya hukum darurat militer, diikuti penangkapan Khomeini dan vonis hukuman mati melalui gantung.
Dalam situasi tersebut muncul langkah yang kemudian menyelamatkan nyawanya. Ia diberi gelar Ayatollah, sebuah kedudukan keagamaan tinggi dalam tradisi Syiah, yang pada saat itu membuat pelaksanaan hukuman mati terhadapnya tidak dapat dilakukan.
Setelah itu Khomeini diasingkan ke Turki, dan kemudian berpindah ke Irak. Selama masa pengasingan tersebut ia menulis sejumlah risalah yang membahas pandangan filosofis dan sosial mengenai masyarakat Islam. Dalam sejumlah catatan disebutkan bahwa sebagian tulisan tersebut kemudian sulit ditemukan setelah Revolusi Iran tahun 1979, karena diduga telah dibeli dan dihancurkan oleh pihak pemerintah Iran ketika Khomeini telah berkuasa.
Beberapa naskah yang dianggap paling kontroversial disebut ditulis dalam bahasa Arab. Pada periode berikutnya muncul versi-versi terjemahan dalam bahasa Persia yang telah mengalami penyuntingan.
Sejumlah ahli bahasa yang meneliti pidato-pidato publik Khomeini pada tahun 1979 dan 1980 menyimpulkan bahwa kosakata bahasa Persia yang digunakannya relatif terbatas. Hal ini memunculkan perdebatan di kalangan pengamat mengenai latar belakang bahasa dan budaya Khomeini.
Selama lebih dari dua dekade setelah revolusi, berbagai konflik yang melibatkan Iran—termasuk perang Iran-Irak yang berlangsung selama delapan tahun—menyebabkan korban jiwa yang sangat besar di kedua belah pihak.
************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!
0 komentar: