Syiahindonesia.com - Masyarakat Karimun melakukan aksi protes dihadapan Bupati Karimun Aunur Rafiq, terkait keberadaan paham syiah di Kabupaten Karimun.
Aksi protes itu dilakukan dengan cara menggelar demonstrasi mengatasnamakan Forum Umat Islam Karimun. Yang awalnya dilakukan di halaman rumah dinas Bupai, namun lokasinya dipindah ke depan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karimun dengan alasan tertentu.
Salah seorang orator aksi, Ginas mengatakan, aksi demonstrasi yang dilakukan massa mengatasnamakan umat Islam, sebagai panggilan hati untuk menyelamatkan aqidah umat Islam.
“Syiah adalah akidah yang melenceng dan sesat. Ini sudah jelas berdasarkan hukum, tinggal bagaimana pelaksanaan di lapangan. Ajaran ini di Karimun sudah cukup terkenal, bahkan setara di level Provinsi kepengurusannya di daerah kita ini,” jelasnya.
Ginas juga mempertanyakan sikap tegas pemerintah Kabupaten Karimun. Bahwa syiah yang bernaung dibawah Yaysan Nainawa memiliki legalitas dan terdaftar di Kesbang Pemkab Karimun. Sehingga ada dasar dari memberikan legalitas itu dalam surat keterangan terdaftar. Yang lokasi mereka berada di Wonosari Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral.
“Karena sesat, maka kami minta agar SKT yayasan mereka dicabut. Bupati dan Wabup yang turut hadir hari ini kami minta merekomendasikan agar dilakukan pencabutan (SKT-red), dalam saktu sesingkat-singkatnya,” pinta Ginas.
Massa juga meminta agar kegiatan yang akan digelar oleh syiah agar tidak diberikan izin. Dari semula akan melakukan kegiatan internal pada 15 September, lalu diundur pada 22 September dengan alasan belum mengantongi izin.
“Kalau bisa janga dikasi izin, jangan cuma diundur, tapi dihentikan egiatan mereka dan jangan keluarkan izin apapun,” kata massa lainnya.
Sementata, Maemunah, selaku perwakilan kaum perempuan menambahkan, keberadaan Syiah di Kabupaten Karimun terus berkembang. Namun sampai saat ini tidak diketahui apakah ada dasar hukumnya soal Syiah di bumi berazam.
“Syiah sudah jelas menyimpang dari ajaran Islam. Kami butuh Bapak Bupati Karimun Aunur Rafiq sebagai pemimpin daerah, untuk menunjukkan sikap kepada kami seperti apa langkah yang akan diambil,” ujarnya.
Menanggapi aksi protes masyarakat, Rafiq mengaku bahwa dirinya merupakan bagian dari Ahlussunnah Wal Jamaah. Sehingga secara pribadi dia jelas menilai bahwa tidak sepaham dengan ajaran syiah.
“Tapi karena saya merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten Karimun, maka harus merujuk dari aturan yang ada, oleh karena itu saya sebagai Bupati, akan menyikapi dan berkoordinasi secepatnya dengan seluruh pihak terkait, untuk mengambil langkah konkrit,” jelasnya.
Kata Rafiq, pemerintah daerah bersama pihak kepolisian tidak pernah mengeluarkan izin, tentang rencana kegiatan syiah di Kabupaten Karimun.
“Contohnya kegiatan yang akan mereka lakukan pada 15 September atau besok, yang pada akhirnya ditunda pada 22 September karena tak dapat izin. Memang sampai hari ini kami pemerintah tak pernah mengeluarkan rekomendasi, termasuk izin keramaian dari Polisi juga tak pernah dikeluarkan,” tambah Rafiq.
Rafiq juga berencana akan mendatangi lokasi Yayasan Nainawa di Wonosari Kecamatan Meral, dengan membawa beberapa perwakilan agama, pemuda, tokoh masyarakat, MUI, Kanmenag dan aparat kepolisian. Untuk memberikan penegasan agar tidak lagi membuat kegiatan.
“Hari ini kita terima dulu apa yang disampaikan melalui resmi dan secara lisan. Surat ini akan jadi dasar kami untuk menyampaikan kepada MUI Pusat dan Menteri Agama. Bahwa ada keresahan masyarakat, dan harus disikapi,” tutup Rafiq.
Massa akhirnya membubarkan diri setelah menggela pertemuan terbatas bersama Bupati Karimun Aunur Rafiq, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim dan beberapa kepala dinas, di rumah dinas Bupati. Batamclick.com
************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!
Aksi protes itu dilakukan dengan cara menggelar demonstrasi mengatasnamakan Forum Umat Islam Karimun. Yang awalnya dilakukan di halaman rumah dinas Bupai, namun lokasinya dipindah ke depan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karimun dengan alasan tertentu.
Salah seorang orator aksi, Ginas mengatakan, aksi demonstrasi yang dilakukan massa mengatasnamakan umat Islam, sebagai panggilan hati untuk menyelamatkan aqidah umat Islam.
“Syiah adalah akidah yang melenceng dan sesat. Ini sudah jelas berdasarkan hukum, tinggal bagaimana pelaksanaan di lapangan. Ajaran ini di Karimun sudah cukup terkenal, bahkan setara di level Provinsi kepengurusannya di daerah kita ini,” jelasnya.
Ginas juga mempertanyakan sikap tegas pemerintah Kabupaten Karimun. Bahwa syiah yang bernaung dibawah Yaysan Nainawa memiliki legalitas dan terdaftar di Kesbang Pemkab Karimun. Sehingga ada dasar dari memberikan legalitas itu dalam surat keterangan terdaftar. Yang lokasi mereka berada di Wonosari Kelurahan Baran Barat Kecamatan Meral.
“Karena sesat, maka kami minta agar SKT yayasan mereka dicabut. Bupati dan Wabup yang turut hadir hari ini kami minta merekomendasikan agar dilakukan pencabutan (SKT-red), dalam saktu sesingkat-singkatnya,” pinta Ginas.
Massa juga meminta agar kegiatan yang akan digelar oleh syiah agar tidak diberikan izin. Dari semula akan melakukan kegiatan internal pada 15 September, lalu diundur pada 22 September dengan alasan belum mengantongi izin.
“Kalau bisa janga dikasi izin, jangan cuma diundur, tapi dihentikan egiatan mereka dan jangan keluarkan izin apapun,” kata massa lainnya.
Sementata, Maemunah, selaku perwakilan kaum perempuan menambahkan, keberadaan Syiah di Kabupaten Karimun terus berkembang. Namun sampai saat ini tidak diketahui apakah ada dasar hukumnya soal Syiah di bumi berazam.
“Syiah sudah jelas menyimpang dari ajaran Islam. Kami butuh Bapak Bupati Karimun Aunur Rafiq sebagai pemimpin daerah, untuk menunjukkan sikap kepada kami seperti apa langkah yang akan diambil,” ujarnya.
Menanggapi aksi protes masyarakat, Rafiq mengaku bahwa dirinya merupakan bagian dari Ahlussunnah Wal Jamaah. Sehingga secara pribadi dia jelas menilai bahwa tidak sepaham dengan ajaran syiah.
“Tapi karena saya merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten Karimun, maka harus merujuk dari aturan yang ada, oleh karena itu saya sebagai Bupati, akan menyikapi dan berkoordinasi secepatnya dengan seluruh pihak terkait, untuk mengambil langkah konkrit,” jelasnya.
Kata Rafiq, pemerintah daerah bersama pihak kepolisian tidak pernah mengeluarkan izin, tentang rencana kegiatan syiah di Kabupaten Karimun.
“Contohnya kegiatan yang akan mereka lakukan pada 15 September atau besok, yang pada akhirnya ditunda pada 22 September karena tak dapat izin. Memang sampai hari ini kami pemerintah tak pernah mengeluarkan rekomendasi, termasuk izin keramaian dari Polisi juga tak pernah dikeluarkan,” tambah Rafiq.
Rafiq juga berencana akan mendatangi lokasi Yayasan Nainawa di Wonosari Kecamatan Meral, dengan membawa beberapa perwakilan agama, pemuda, tokoh masyarakat, MUI, Kanmenag dan aparat kepolisian. Untuk memberikan penegasan agar tidak lagi membuat kegiatan.
“Hari ini kita terima dulu apa yang disampaikan melalui resmi dan secara lisan. Surat ini akan jadi dasar kami untuk menyampaikan kepada MUI Pusat dan Menteri Agama. Bahwa ada keresahan masyarakat, dan harus disikapi,” tutup Rafiq.
Massa akhirnya membubarkan diri setelah menggela pertemuan terbatas bersama Bupati Karimun Aunur Rafiq, Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim dan beberapa kepala dinas, di rumah dinas Bupati. Batamclick.com
************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!
0 komentar: