Krisis ekonomi Iran yang semakin akut bukan sekadar ekspresi dari tekanan luar; sanksi internasional, eksklusi ekonomi, atau fluktuasi harga minyak, melainkan manifestasi dari struktur politik ekonomi yang telah lama sakit.
Iran bukanlah negara dengan fondasi ekonomi modern yang rapuh karena kejadian mendadak; ia adalah negara dengan mentalitas ekonomi yang menghambat perkembangan institusi dan investasi jangka panjang, yang pada akhirnya mendelegitimasi seluruh kerangka kenegaraan.
Mentalitas ini, yang disebut sebagai ‘mercantile mentality’, bukan sekadar gaya perdagangan lama: ia adalah pola pikir yang meresapi hubungan antara politik dan ekonomi, menolak transparansi, merayakan keuntungan cepat, dan menolak aturan hukum yang menjamin akuntabilitas.
Ini adalah ekonomi berorientasi pada pertukaran cepat dan ekstraksi kekayaan jangka pendek, bukan konstruksi industri yang berkelanjutan.
Untuk memahami jalur sejarah yang membawa Iran ke dalam krisis sistemik seperti saat ini, kita harus melihat sebuah institusi yang sering dipandang romantis: ‘bazaar’, pasar tradisional yang menjadi simbol ekonomi Persia klasik.
Karpet Persia yang mewah, dikenal sebagai barang mewah di Barat, bukan hanya perdagangan barang; ia melambangkan cara kerja ekonomi Iran yang berorientasi pada pertukaran dan pangsa pasar, bukan pada investasi produksi.
Bazaar menjadi pusat kekuatan ekonomi sekaligus politik, bukan karena ia mendorong inovasi, tetapi karena ia mencerminkan cara pandang yang dominan: bersifat jangka pendek, berorientasi pada keuntungan cepat, dan bergantung pada jaringan pribadi lebih dari hukum atau institusi formal.
Dalam persaingan dengan kekuatan barat sejak abad ke-19, mentalitas ini tetap bertahan, sering kali memposisikan diri sebagai penolak “penetrasi asing”, tetapi tanpa gagasan alternatif yang maju secara struktural.
Ketika Rusia dan Inggris memperluas pengaruh mereka di Iran melalui konsesi dagang, tantangan bukan hanya politik atau ideologis, tetapi juga ekonomi. Pemberontakan terhadap monopoli tembakau Inggris pada tahun 1891 menjadi tonggak politik, tetapi kerangka mental yang menolak perubahan ekonomi tetap dominan.
Dari sudut pandang politik, ini bukan sekadar resistensi terhadap imperialisme; ini adalah bentuk reaksi protektif yang mempertahankan pola lama, bukan meredefinisi pola tersebut untuk memasuki ekonomi industri modern.
Akibatnya, saat peluang untuk industrialisasi muncul, basis ekonomi tidak siap untuk memanfaatkan atau mengembangkannya secara strategis.
Untuk menganalisis krisis Iran, penting membedakan antara dua bentuk arus kapitalisme dalam sejarah: kapitalisme pedagang dan kapitalisme industri.
Kapitalisme pedagang menekankan pertukaran barang untuk keuntungan cepat, sementara kapitalisme industri berfokus pada produksi, investasi jangka panjang, dan akumulasi modal yang sistematis.
Iran terus didominasi oleh logika kapitalisme pedagang: pendek, spekulatif, dan bergantung pada hubungan pribadi.
Sistem seperti ini “tidak menginginkan” hukum yang kuat atau struktur yang menjamin transparansi karena hal tersebut justru memperkecil ruang untuk keuntungan cepat melalui arbitrase pasar.
Dalam konteks Iran, kapitalisme pedagang bukan hanya sektor ekonomi; ia membentuk perilaku politik; kekuasaan mengalir melalui jaringan, bukan melalui institusi yang mapan.
Penemuan minyak di awal abad ke-20 seharusnya menjadi pendorong transformasi ekonomi. Realitasnya, minyak justru memperkuat pola lama.
Aliran rente minyak menyediakan surplus likuiditas yang besar tanpa kebutuhan untuk struktur hukum atau sistem akuntabilitas; negara bisa memperoleh “uang mudah” tanpa mengembangkan sistem pajak modern atau insentif bagi sektor produktif.
Ketika harga minyak melonjak tajam pada 1970-an, surplus tersebut tidak digunakan untuk membangun kapasitas industri yang kokoh, melainkan memicu konsumsi barang impor dan memberi keuntungan besar pada kelompok terafiliasi kekuasaan politik dengan menciptakan kelas ‘comprador bourgeoisie’ yang segmentatif dan kurang produktif.
Era Pahlavi mungkin memperkenalkan modernisasi fisik, yakni infrastruktur, birokrasi baru, dan proyek negara besar, tetapi tidak mampu mengubah mentalitas fundamental.
Struktur legal yang kuat untuk industrialisasi dan jaminan pasar yang bebas gagal terbentuk. Bahkan ketika industri berkembang, dominasi aktor negara tetap menghambat lahirnya sektor swasta yang dinamis.
Revolusi 1979 bukan memutus pola lama; justru memodifikasinya. Bazari dan kelompok komunal yang berakar kuat dalam kapitalisme pedagang mendominasi lanskap baru.
Mereka menolak reformasi yang bisa mengikis basis kekuasaan mereka, terutama aturan hukum dan transparansi, seraya menerapkan retorika ideologis yang memperkuat peran negara dalam ekonomi ekstraktif.
Setelah revolusi, beberapa pemimpin mencoba reformasi nyata. Namun, transformasi struktur ekonomi selalu terganjal oleh kekhawatiran tentang kehilangan kekuasaan.
Artinya, negara lebih memilih situasi status quo yang memberi ruang bagi kelompok yang dekat kekuasaan untuk mengeksploitasi jaringan gelap ekonomi.
Ini bukan hanya soal ideologis anti-Barat atau nasionalisme; ini tentang bagaimana kelompok penguasa melihat perubahan institusional sebagai ancaman terhadap monopoli mereka atas sumber daya ekonomi, termasuk minyak yang dikelola oleh jaringan militer atau semimiliter melalui mekanisme seperti penyelundupan minyak yang skala besar dan korupsi terstruktur.
Sanksi internasional sering disebut sebagai biang keladi utama kesulitan ekonomi Iran. Tetapi jika pola mentalitas ekonomi yang buruk sudah berakar jauh sebelum era sanksi, maka sanksilah yang memperburuk gejala, bukan menyebabkannya.
Industri dalam negeri tidak berkembang karena kurangnya investasi jangka panjang, absennya aturan hukum yang jelas, dan dominasi oligarki, suatu kondisi internal yang lebih fundamental daripada faktor eksternal.
Ironisnya, sanksi pun menjadi kambing hitam yang dipelihara oleh elite ekonomi yang paling diuntungkan oleh sistem yang buruk ini, karena menyalahkan luar negeri atas semua masalah domestik memberi mereka pembenaran politik untuk menolak reformasi struktural yang sebetulnya diperlukan.
Krisis ekonomi berdampak jauh lebih besar daripada sekadar angka GDP atau tingkat investasi. Ia menyentuh legitimasi politik.
Ketika rakyat melihat bahwa negara gagal memberikan stabilitas harga, peluang kerja, dan masa depan yang layak, kepercayaan runtuh. Pembangkangan bazaar yang dulu merupakan penopang rezim kini juga berpotensi berbalik arah, karena para pedagang tradisional tidak lagi melihat keuntungan dari sistem yang stagnan.
Kehancuran legitimasi muncul bukan hanya dari ketidakpuasan ekonomi, tetapi dari persepsi bahwa negara tidak kompeten dan tidak adil.
Krisis Iran menggabungkan keduanya: negara tidak mampu mengatasi defisit struktural dan distribusi kekuasaan yang timpang, sementara retorika politik yang ada tidak lagi menutupi realitas hidup masyarakat.
Iran menghadapi pilihan pahit: mentransformasikan mentalitas ekonomi dan struktur politiknya, menuju aturan hukum, akuntabilitas, dan investasi jangka panjang atau terus tenggelam dalam siklus krisis yang berulang.
Pilihan pertama berarti mengikis basis kekuasaan sejumlah kelompok yang selama ini menikmati keuntungan dari sistem ekstraktif; pilihan kedua berarti kehilangan legitimasi secara luas.
Reformasi struktural memang tidak akan mudah, terutama dalam konteks politik yang sangat tertutup, tetapi tanpa itu, klaim tentang potensi ekonomi Iran akan tetap menjadi ilusi. Kekayaan sumber daya alam bukanlah jaminan kemakmuran jika mentalitas dan institusi yang mengelolanya hancur.
Krisis ekonomi Iran bukan masalah temporer atau semata akibat sanksi luar negeri. Ia adalah produk sejarah panjang struktur politik ekonomi yang berakar pada mentalitas dagang, bukan kapitalisme industri berinstitusi.
Dominasi ‘mercantile mentality’, korupsi terstruktur, penghindaran hukum, dan relasi ekonomi yang bersifat ekstraktif telah menciptakan lingkaran setan di mana investasi nyata, diversifikasi produksi, dan legitimasi politik tidak pernah berkembang.
Iran bukan hanya menghadapi tantangan ekonomi; ia berada di persimpangan politik di mana reformasi struktural yang sesungguhnya adalah jalan keluar, tetapi juga jalan yang paling sulit secara politik.
Di sisi lain, bangsa ini masih memilih alasan eksternal untuk menjelaskan krisisnya, bukan introspeksi institusional. Legitimasi rezim akan terus terkikis bukan oleh musuh dari luar, tetapi oleh kegagalan dalam membangun tatanan ekonomi yang berkelanjutan dari dalam. (Red)
************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!
0 komentar: