Syiahindonesia.com - Salah satu aspek yang jarang disadari oleh banyak kaum muslimin adalah bahwa penyebaran ajaran Syiah tidak hanya dilakukan melalui jalur keagamaan, pengajian, buku, atau media digital, tetapi juga melalui instrumen politik yang terstruktur, sistematis, dan jangka panjang, baik di tingkat negara, lembaga internasional, organisasi kemasyarakatan, hingga gerakan akar rumput. Politik dalam perspektif Syiah bukan sekadar alat pengelolaan kekuasaan, melainkan sarana ideologis untuk memperluas pengaruh Imamah, menormalisasi doktrin Syiah, serta menggeser identitas Ahlus Sunnah wal Jama’ah secara perlahan di wilayah-wilayah mayoritas Sunni, termasuk Indonesia.
Dalam Islam, politik seharusnya tunduk kepada akidah dan syariat Allah ﷻ, bukan menjadi alat untuk memaksakan paham tertentu yang menyimpang. Allah ﷻ berfirman:
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
“Hukum itu hanyalah milik Allah.”
(QS. Yusuf: 40)
Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan dan kebijakan harus berjalan dalam koridor wahyu, bukan ideologi kelompok. Namun dalam praktik Syiah, politik sering dijadikan kendaraan dakwah ideologis, bukan sekadar urusan kemaslahatan umat.
Politik sebagai Pilar Ideologis dalam Ajaran Syiah
Sejak awal kemunculannya, Syiah tidak memisahkan agama dan kekuasaan, tetapi menjadikan politik sebagai bagian inti dari akidah Imamah. Kepemimpinan politik bukan dipandang sebagai urusan ijtihad umat, melainkan sebagai hak ilahi para imam yang mereka anggap ma’shum. Oleh karena itu, setiap sistem politik yang tidak berada di bawah pengaruh Syiah dipandang sebagai sistem yang cacat, zalim, atau tidak sah.
Pandangan ini membuat Syiah selalu memiliki agenda politik jangka panjang, baik dalam kondisi kuat maupun lemah. Ketika lemah, mereka menggunakan strategi penyusupan, koalisi, dan taqiyyah. Ketika kuat, mereka menerapkan dominasi politik dan ideologis secara terbuka. Semua ini menunjukkan bahwa politik bagi Syiah bukan alat netral, tetapi instrumen dakwah ideologis.
Konsep Taqiyyah dalam Manuver Politik Syiah
Salah satu senjata utama Syiah dalam dunia politik adalah konsep taqiyyah, yaitu menyembunyikan keyakinan sebenarnya demi kepentingan kelompok. Dalam konteks politik, taqiyyah digunakan untuk menampilkan wajah moderat, toleran, dan nasionalis, sementara di balik layar tetap menjalankan agenda ideologis Syiah.
Praktik ini sangat berbahaya karena umat Islam awam sulit membedakan antara kerja sama sosial yang tulus dengan infiltrasi ideologis. Rasulullah ﷺ telah memperingatkan umat tentang bahaya kemunafikan:
آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ
“Tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika diberi amanah ia berkhianat.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Ketika taqiyyah dijadikan prinsip politik, maka kejujuran, transparansi, dan amanah hilang dari praktik kekuasaan, digantikan oleh manipulasi dan kepentingan ideologis tersembunyi.
Eksploitasi Isu Keadilan, Anti-Barat, dan Anti-Zionisme
Syiah sangat piawai menggunakan isu-isu global seperti keadilan sosial, perlawanan terhadap Barat, dan dukungan terhadap Palestina untuk membangun simpati politik di kalangan umat Islam Sunni. Isu-isu ini dikemas secara emosional dan politis agar Syiah tampak sebagai pembela Islam, padahal di balik narasi tersebut tersimpan upaya normalisasi ideologi Syiah.
Padahal Islam mengajarkan keadilan dan pembelaan terhadap kaum tertindas tanpa harus mengorbankan akidah yang lurus. Allah ﷻ berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah.”
(QS. An-Nisa: 135)
Syiah sering memanfaatkan ayat-ayat keadilan ini untuk kepentingan politik, namun pada saat yang sama menyebarkan ajaran yang merusak persatuan akidah umat Islam.
Penetrasi Politik Melalui Lembaga Pendidikan dan Kebijakan Negara
Di berbagai negara, termasuk negara-negara mayoritas Sunni, Syiah berusaha masuk melalui jalur kebijakan publik, seperti pendidikan, kebudayaan, dialog lintas agama, dan kerja sama diplomatik. Dengan pendekatan politik yang halus, mereka mendorong pengakuan formal, perlindungan hukum, dan legitimasi sosial terhadap ajaran Syiah.
Langkah ini sering dibungkus dengan istilah pluralisme, toleransi, dan kebebasan beragama, padahal tujuannya adalah menciptakan ruang aman untuk penyebaran ideologi Syiah. Padahal toleransi dalam Islam tidak berarti membiarkan penyimpangan akidah menyebar tanpa koreksi ilmiah.
Allah ﷻ memperingatkan:
وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ
“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu hingga engkau mengikuti agama mereka.”
(QS. Al-Baqarah: 120)
Ayat ini menunjukkan bahwa tekanan ideologis sering datang melalui jalur sosial dan politik, bukan hanya dakwah terbuka.
Revolusi dan Ekspor Ideologi Syiah
Salah satu ciri khas strategi politik Syiah adalah keyakinan bahwa ideologi mereka harus diekspor ke luar wilayah asalnya. Politik dijadikan alat untuk membangun jaringan internasional, loyalitas lintas negara, dan pengaruh global. Ini bukan sekadar kerja sama antarnegara, tetapi penyebaran paham keagamaan melalui kekuatan politik.
Dalam konteks ini, politik bukan lagi sarana kemaslahatan umat Islam secara umum, melainkan alat ekspansi ideologi Syiah yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Akibatnya, konflik horizontal, ketegangan sektarian, dan perpecahan umat semakin meluas.
Dampak Penggunaan Politik oleh Syiah terhadap Umat Islam Indonesia
Bagi Indonesia yang mayoritas Sunni dan dikenal dengan Islam yang moderat dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah, strategi politik Syiah ini sangat berbahaya. Dampaknya antara lain:
-
Normalisasi ajaran Syiah di ruang publik dan akademik
-
Melemahnya kewaspadaan umat terhadap penyimpangan akidah
-
Terciptanya konflik laten di tengah umat Islam
-
Pengaburan batas antara toleransi dan pembiaran kesesatan
-
Rusaknya persatuan umat atas nama kepentingan politik
Rasulullah ﷺ telah mengingatkan umat agar tidak mengikuti jalan-jalan yang menyimpang:
وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
“Inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan mengikuti jalan-jalan lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan-Nya.”
(QS. Al-An’am: 153)
Penutup: Kewaspadaan Politik sebagai Benteng Akidah
Menghadapi strategi Syiah yang menggunakan politik sebagai alat penyebaran ajaran, umat Islam Indonesia tidak boleh lengah. Kewaspadaan bukan berarti anti-politik, tetapi memahami bahwa politik dapat menjadi sarana penyimpangan akidah jika tidak dikendalikan oleh ilmu dan iman. Umat Islam harus membekali diri dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama’ah yang lurus, kritis terhadap narasi politik yang dibungkus agama, dan tegas dalam menjaga kemurnian akidah dari infiltrasi ideologis apa pun.
Dengan ilmu, kesadaran, dan persatuan di atas kebenaran, umat Islam dapat menghadapi segala bentuk penyimpangan, termasuk penggunaan politik untuk menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Islam yang dibawa Rasulullah ﷺ.
(albert/syiahindonesia.com)
************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!
0 komentar: