Syiahindonesia.com – Dalam upaya mengantisipasi penyebaran ajaran sesat Syiah di Indonesia, penting untuk memperhatikan langkah-langkah yang ditempuh organisasi Syiah seperti Ahlulbait Indonesia (ABI) dalam menjalin kedekatan dengan lembaga pemerintahan. Salah satu agenda terbaru mereka adalah audiensi DPP ABI ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diberitakan melalui laman ahlulbaitindonesia.or.id pada tanggal 17 Juli 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Umum DPP ABI, Ahmad Hidayat, bersama jajaran pengurusnya, bertemu langsung dengan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Bahtiar, M.Si. Mereka membahas penguatan komitmen kebangsaan serta kemitraan strategis antara ABI dan pemerintah. Agenda seperti ini patut diwaspadai, mengingat ABI adalah representasi organisasi berpaham Syiah yang secara aqidah dan amaliah menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jama’ah.
Dalam audiensi itu, ABI menyampaikan keinginannya untuk terlibat dalam penguatan wawasan kebangsaan dan toleransi beragama. Namun, jika melihat rekam jejak ajaran Syiah yang membolehkan taqiyyah (berbohong demi kemaslahatan mazhab), publik patut bertanya-tanya: apakah misi sebenarnya dari pertemuan ini?
ABI juga menyampaikan aspirasi agar dapat menjalin kerja sama dengan Kemendagri dalam pelatihan kader bela negara, penguatan moderasi beragama, dan advokasi konstitusi. Perlu dicatat bahwa sebagian doktrin Syiah sangat bertentangan dengan prinsip moderasi dan toleransi, karena dalam banyak literatur Syiah terdapat penghinaan terhadap sahabat Nabi ﷺ dan istri-istri beliau.
Sebagaimana disebutkan dalam hadits sahih dari Nabi ﷺ:
إِذَا سَبَّ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا
"Jika kalian melihat orang-orang mencela sahabatku, maka tahanlah diri kalian (jangan ikuti mereka)."
(HR. Abu Nu’aim dalam Hilyatul Auliya’)
ABI dalam kesempatan tersebut juga menawarkan kolaborasi program kerja seperti seminar kebangsaan, pendidikan kader ormas, hingga pembuatan video edukatif. Hal ini menunjukkan upaya sistematis dalam menyebarkan paham Syiah melalui jalur yang terkesan nasionalis dan legal formal.
Langkah ABI ini tidak bisa dilepaskan dari strategi penyusupan ideologis secara perlahan. Dalam sejarah Islam, metode seperti ini telah berulang kali dilakukan oleh kelompok-kelompok sesat demi mendapatkan legitimasi sosial dan politik. Maka dari itu, masyarakat dan pemerintah perlu lebih waspada.
Akhir pertemuan itu ditutup dengan penyerahan buku "Kebangsaan dan Konstitusi" oleh Ketua Umum ABI kepada Dirjen Polpum Kemendagri, sebagai simbol sinergi yang ingin dibangun. Namun, publik perlu mengkaji secara kritis isi dan orientasi ideologis dari buku tersebut, apakah benar-benar mendukung NKRI atau malah menyisipkan paham yang berpotensi memecah belah umat.
Sebagai umat Islam Ahlus Sunnah, kita harus terus mengedepankan amar ma’ruf nahi munkar dan tidak lengah terhadap upaya penyebaran pemahaman batil. Allah Ta’ala telah memperingatkan kita dalam Al-Qur’an:
وَإِنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ
"Dan sungguh, ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya."
(QS. Al-An'am: 153)
Kunjungan ABI ke Kemendagri hanyalah satu dari banyak langkah strategis yang mereka tempuh. Pemerintah harus bijak menilai dan tidak terburu-buru memberikan ruang pada kelompok-kelompok yang berpotensi merusak akidah dan persatuan umat.
(albert/syiahindonesia.com)
************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!
0 komentar: