Breaking News
Loading...

Syiahindonesia.com, Baghdad – Pemilihan perdana parlemen Iraq pasca lengsernya kekuatan Daulah Islamiyah (ISIS) menghadapkan Perdana Menteri Iraq saat ini, Haidar Al-Abadi, yang berkeyakinan Syiah dengan dua komandan senior milisi Syiah Al-Hasd Al-Syakbi, yang berperan penting dalam mengalahan ISIS.

Setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein pada tahun 2003, konstitusi Iraq menjamin jabatan perdana menteri diduduki oleh Syiah karena mayoritas di negara itu.

Meski demikian, untuk menghindari kembalinya kediktatoran, pemenang pemilihan umum yang dijadwalkan pada tanggal 12 Mei mendatang wajib membentuk aliansi dengan kelompok lain, seperti Syiah, Sunni atau Kurdi, untuk mendapatkan kursi mayoritas di parlemen, yang menjamin pemenang menduduki perdana menteri.

Setidaknya terdapat tiga calon yang maju untuk merebutkan kurdi perdana menteri. Dua di antaranya dari milisi yang mengarsiteki “kemenangan” atas ISIS, yang pada tahun 2014 berhasil mendominasi di Iraq.

Calon pertama adalah petahana, PM Haidar Al-Abadi (66). Ia menduduki kursi perdana menteri pada September 2014 saat negara itu di ambang kehancuran akibat ekskalasi ISIS.

Dengan dukungan pemimpin spiritual Syiah dan internasional, Al-Abadi berhasil membungkam Partai Dakwah, yang merupakan partai pengusung Nuri Al-Maliki. Padahal, saat itu banyak pihak meragukan pengalaman militer dan politik Al-Abadi. Maklum saja, saat itu Iraq sangat perlu sosok pemimpin yang bisa menghalau ekskalasi militer ISIS.

AAkan tetapi, tidak diduga Al-Abadi, yang secara konstitusi otomatis menjadi panglima militer tertinggi Iraq, berhasil mengembalikan moral puluhan ribu tentaranya, yang didukung oleh para pelatih Barat.

Tentara Iraq, dengan dukungan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat, berhasil mengalahkan “Negara Khilafah” yang dideklarasikan ISIS. Tentara Al-Abadi juga berhasil merebut wilayah-wilayah yang bergolak dengan Kurdi, terutama provinsi kaya minyak, Kirkuk.

Para pengamat melihat Al-Abadi memiliki keberuntungan terbaik. Menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Muntasiriya di Baghdad, Isham Al-Fayly, Al-Abadi dikenal luas yang menembus sekat sektarian, madzhab dan etnis. Dia juga tidak terindikasi korup dan pidatonya layaknya negarawan.

Sementara itu, seorang peneliti di Institut Urusan Timur Tengah di Universitas Singapura, Fanar Haddad, mengatakan bahwa Al-Abadi adalah pesaing yang paling berat, tetapi dia tidak cukup kuat untuk memenangkan suara mayoritas.

Namun ia menambahkan bahwa perdana menteri saat ini memiliki keuntungan karena posisi yang ia duduki. Ia juga dapat memanfaatkan prestasi mengalahkan ISIS sebagai kampanye. Selain itu, dia diterima oleh seluruh pihak asing yang bermain di Iraq, baik dari Iran hingga Amerika Serikat.

Penantang utama Al-Abadi adalah Hadi Al-Amri (64). Ia merupakan salah satu komandan militer paling tersohor di milisi Al-Hasd Al-Syakbi, aliansi milisi Syiah yang terbentuk pasca ISIS meraih kemenangan besar di Iraq 2014 lalu.

Al-Amri merupakan sosok yang tenak dan memiliki pandangan dingin. Dia berasal dari provinsi Diyala dan memiliki gelar statistic dari Universitas Baghdad. Dia melarikan diri ke Iran pada 1980 setelah rezim Saddam Husein mengeksekui pemimpin Syiah, Ayatullah Sayyid Baqir Al-Sadr.

Dia kemudian mendapat kewarganegaraan Iran. Dia berada di barisan tentara Iran saat perang Iran-Iraq pada 1980-1988. Saat itu dia menjadi bagian dari milisi Syiah Al-Badr yang dibentuk pada 1982. Al-Amri kembali ke Iraq setelah rezim Saddam Husein lengser.

Setelah kembali, Al-Amri dipercaya sebagai wakil ketua di parlemen. Kemudian dia diangkat sebagai menteri transportasi di era pemerintahan Nuri al-Maliki (2010-2014). Pada pemerintahan Al-Abadi, dia gagal menduduki menteri dalam negeri karena posisinya yang menentang Amerika Serikat.

Setelah ISIS merebut hampir sepertiga wilayah Iraq pada 2014, Al-Amri melepas pakaian sipil dan kembali berseragam militer. Dia kembali ke front dengan rekannya, Mayor Jenderal Qasim Sulaimani yang merupakan panglima militer untuk operasi di luar negeri Iran. Fanar Haddad yakin Al-Amri akan memiliki peran paling menuntukan dalam negosiasi setelah pemilihan. Namun, katanya, pembentukan pemerintahan akan tetap di tangan Partai Dakwah, partainya Nuri Al-Maliki.

Selain kemenangan militer, milisi Al-Hasd Al-Syakbi membanggakan pengaturan dan pembangunan kembali kota-kota yang hancur, seperti di Bashrah dan Al-Sadr, di mana negara tidak mampu melakukan di wilayah tersebut.

Al-Fayly percaya bahwa Amiri dipandang sebagai yang terbaik dan bisa menjadi alternatif yang tepat dalam kaitannya dengan persaingan dengan Partai Dakwah, untuk menjadi perdana menteri berikutnya. Ia dengan milisinya berhasil membangun negara sipil dan juga komandan militer di luar negara.

Penantang terakhir, Nuri al-Maliki (68). Dia menjadi perdana menteri Iraq selama delapan tahun dari 2006 hingga 2014. Era pemerintahannya telah dituduh oleh beberapa pihak korupsi dan marjinalisasi kaum Sunni.

Al-Fayly melihat bahwa Al-Maliki sedang mencoba fokus membangun wilayah-wilayah basis partai pendukungnya. Dia beralih ke faksi-faksi bersenjata Syiah untuk tetap menjadi sorotan.

Akan tetapi, Haddad menganggap bahwa kemungkinan Al-Maliki menderita pukulan berat karena saat dia berkuasa tidak meninggalkan ingatan yang baik bagi warga Iraq. Peran yang paling mungkin bagi dia ialah mendekat kepada Al-Amri. Kiblat.net

0 komentar: