Breaking News
Loading...

Syiahindonesia.com - Perkosaan sistematis, kekerasan seksual dan pelecehan telah dilakukan oleh pasukan propemerintah di Suriah, selama konflik berlangsung. Sebuah laporan baru dari Pusat Kajian Perempuan, Perdamaian dan Keamanan London School of Economics telah mendokumentasikan pola kekerasan seksual terhadap perempuan oleh pasukan propemerintah Suriah antara 2011-2014.

Berdasarkan lebih dari 70 wawancara dengan 20 korban perkosaan, mantan tahanan di penjara pemerintahan, dokter, pengacara dan pembelot dari aparat keamanan pemerintah, temuan menunjukkan pemerkosaan telah digunakan secara sistematis oleh pihak berwenang Suriah. Cara ini dipakai untuk menindas perempuan yang dianggap bersekutu dengan oposisi.

Marie Forestier yang membuat laporan tersebut dalam wawancaranya dengan Syria Deeply menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan oleh pasukan pro-rezim Suriah adalah bagian dari kebijakan represi pemerintahan Basyar Assad.

“Ada pola yang jelas tentang korban, pelaku dan konteks dari kesaksian korban. Mereka menunjukkan bahwa perkosaan dalam konflik Suriah bukan kejahatan oportunistik atau terisolasi (isolated crime), melainkan bagian dari kebijakan represi pemerintah.”

Pada sebagian besar orang yang ia wawancarai, pasukan pro-pemerintah menargetkan perempuan yang dianggap terkait dengan oposisi. Contohnya mereka yang menjadi relawan kemanusiaan atau menyimpan gambar bendera oposisi Suriah di telepon genggamnya. Ini sudah cukup untuk dianggap terkait dengan oposisi, bahkan lebih sering disebut sebagai aktivis atau anggota dari kelompok bersenjata. Perempuan yang tidak terlibat dalam setiap jenis kegiatan politik, tetapi tinggal di lingkungan oposisi juga dianggap prooposisi.

Menurut temuannya, perkosaan terjadi selama serangan di kubu oposisi, di sela-sela interogasi di penjara dan di pos pemeriksaan. Dari penelitian tersebut, kejahatan seksual lebih sering terjadi di wilayah pesisir dan provinsi-provinsi tengah Homs dan Hama.

Kesaksian yang dikumpulkan menunjukkan bahwa kekerasan seksual di penjara telah terorganisir. Berdasarkan kesaksian korban yang selamat, itu dilakukan oleh agen keamanan. Mereka mendistribusikan pil kontrasepsi setiap hari dalam tiga tahanan yang berbeda dan dijalankan oleh intelijen Suriah. Salah satu kasus, seorang dokter telah dipaksa untuk membantu aborsi pada seorang tahanan setelah diperkosa.

Mayoritas perempuan yang bersaksi diperkosa di pusat-pusat penahanan intelijen. Sebagian besar pelaku adalah pejabat keamanan, dari petugas tingkat rendah sampai direktur cabang intelijen. Seringkali, beberapa agen memerkosa seorang tahanan pada waktu yang sama. Dalam beberapa kasus, direktur memerintahkan bawahannya untuk memperkosa seorang tahanan.

“Perkosaan juga terjadi selama operasi militer dan penculikan. Dari kesaksian yang saya kumpulkan, ada pelaku dari militer serta pasukan paramiliter. Misalnya, pemerkosaan dilaporkan terjadi selama pembantaian terkenal dari al-Houla di Homs Mei pasukan 2012. Paramiliter pro-pemerintah yang dikenal sebagai “Syabihah” menyerbu desa, memperkosa wanita dan membunuh lebih dari seratus orang, hampir setengah dari mereka anak-anak,” ungkapnya.

Forestier menjelaskan bahwa orang-orang yang selamat harus menghadapi beban besar psikologis di lingkungannya. “Banyak orang yang selamat menghadapi hukuman ganda. Mereka tidak hanya telah diperkosa, tetapi banyak juga telah ditolak oleh keluarga mereka. Beberapa wanita mengatakan kepada saya bahwa suami mereka menceraikan setelah mengetahui mereka telah diperkosa. Lainnya kehilangan hak asuh anak-anaknya.”

Forestier menyarankan bahwa korban harus mendapatkan keadilan dan bahwa pelakunya harus diadili, entah bagaimana mekanismenya. Pemerkosaan tidak seharusnya diperlakukan sebagai kejahatan sekunder atau sebagai masalah yang tidak dapat dihindari dalam perang. (kiblat)

0 komentar: