Breaking News
Loading...

Syiahindonesia.com - Sampai sekarang, perang antara Muslim Ahlus Sunnah dan Syiah di Suriah masih terus berkecamuk. Perbedaan ideologi antara keduanya menjadi salah salah satu pemicu utama terjadinya pembantaian besar-besaran kaum muslimin oleh rezim pemerintahan Bashar Asad.

Iran adalah salah satu negara yang punya andil sangat besar dalam menyokong dana perang antara kedua kubu tersebut, kubu al-Haq (Ahlus Sunnah) dan kubu al-Bathil (Syiah). Pemerintah Iran menggelontorkan dana miliaran dolar setiap tahun untuk membantu rezim Presiden Suriah, Bashar al-Assad, ungkap Jessy Chahine, juru bicara untuk utusan khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura.

"Utusan Khusus PBB memperkirakan Iran menghabiskan US$6 miliar (setara dengan Rp79 triliun)
untuk mendukung rezim Assad di Suriah," kata Chahine, dikutip dari Al-Arabiya, Rabu (10/6).

Laporan tersebut membantah laporan sebelumnya dari Christian Science Monitor yang menyatakan bahwa Iran menghabiskan dana US$35 miliar, atau sekitar tiga kali lipat dari budget militernya untuk mendukung Assad.

Namun, angka yang lebih tinggi diperkirakan oleh Nadim Shehadi, Direktur Fares Center for Eastern Mediterranean Studies di Universitas Tufts.

Dalam penelitiannya, Shehadi menyebutkan bahwa pada 2012 dan 2013 Republik Islam Iran menghabiskan dana sekitar US$14 miliar hingga US$15 miliar untuk membantu rezim Assad baik melalui bantuan militer maupun ekonomi.

Meski demikian, Shehadi mengakui bahwa angka tersebut didapat karena Iran tidak mengungkapkan anggaran untuk Korps Pengawal Revolusi atau sejumlah subsidi penuh yang disediakan untuk sekutu lainnya.

Iran merupakan sekutu Presiden Suriah, Bashar al-Assad dan diyakini membantu Assad untuk menciptakan konflik di Suriah yang dimulai pada awal 2011.

Uniknya Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia sangatlah unik, Negara yang juga turut bertanggung jawab atas pembantaian muslim Ahlus Sunnah ini malah menjadi teman akrab bagi Ibu Pertiwi.

April lalu (4/2015) Presiden Jokowi dan Presiden Republik Iran Hassan Rouhani sepakat melakukan kerja sama memberantas "radikalisme" dan terorisme. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Presiden Iran Hassan Rouhani di sela-sela acara Konferensi Asia Afrika 2015, di Jakarta Convention Center, Kamis (23/04/2015). (Baca: Pemerintah Jalin Kerjasama dengan Iran, Ada Apa Gerangan?)

Selain itu, negara yang terkenal dengan ideologi syiahnya itu berminat terlibat dalam pembangunan infrastruktur, seperti satu juta rumah murah, irigasi, dan jalan, di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkannya, kedua negara ini bakal membentuk tim teknis. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai bertemu Duta Besar Iran untuk Indonesia Valioallah Mohammadi Nasrabadi, Jakarta, Jumat (5/6). (Baca: Indonesia Diambang Ideologi Syiah; Iran akan Bangun Rumah di Tanah Air)

Nampaknya kesesatan serta bahaya Syiah masih belum menjadi perhatian khusus bagi pemerintah RI, berbeda dengan Malaysia yang dengan tegas resmi mengeluarkan fatwa Syiah sesat serta menolak keberadaannya di Negeri Jiran ini.

Bisa dibilang masalahnya kompleks, selain kelompok Syiah yang selalu ngeles salah satu madzhab dalam Islam dan awamnya kaum muslimin di Indonesia, pembesar-pembesar Syiah juga sudah terjun dalam ranah perpolitikan. Walhasil, untuk mengeluarkan fatwa sesat dari Depag bisa jadi hal yang sangat sulit.

Agaknya misi pembesar Syiah Indonesia yang mengatakan bahwa mereka akan menuntaskan misinya dalam 5 tahun bisa jadi akan terelisir. Wallahu musta'an. (nisyi/syiahindonesia.com)

0 comments: