Syiahindonesia.com - Mayoritas parlemen Iraq menyetujui aturan untuk melegalkan milisi Syiah bersenjata sebagai entitas yang direstui negara, dengan jaminan upah militer tingkat untuk semua militan mereka. Demikian dikutip dari Portal Antiwar, Ahad (27/11).
Milisi Syiah berkembang selama perang melawan ISIS, dan diperkirakan berjumlah lebih dari 100.000 militan. Menurut laporan lembaga kemanusiaan seperti HRW dan Amnesty International, milisi ini kerap terlibat dalam kekerasan terhadap Sunni Arab, ketika sebuah wilayah dibebaskan dari kelompok ISIS.
Aturan ini akan memberi keluasan kepada milisi Syiah untuk melakukan tindakan sesuai yang mereka inginkan. Termasuk ketika milisi ini mengadakan perekrutan, tidak ada batasan umur atau syarat tertentu bagi orang yang ingin bergabung.
Anggota parlemen dari Arab Sunni Iraq, Osama Nujaifi mengujakan keberatan atas langkah ini. Ia mengatakan bahwa hal ini adalah sebuah langkah berbahaya dan dapat menciptakan kekuatan yang pada akhirnya sejajar dengan polisi dan militer.
Meski demikian, pejabat Syiah Iraq menolak keberatan itu. Bahkan menyebut bahwa pihak yang menolak aturan adalah politisi Sunni yang membawa “agenda asing”. Diketahui, politikus Sunni yang berada dalam parlemen Iraq adalah minoritas, sehingga suara mereka kerap kali tidak dianggap. (kiblat)
************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!
Milisi Syiah berkembang selama perang melawan ISIS, dan diperkirakan berjumlah lebih dari 100.000 militan. Menurut laporan lembaga kemanusiaan seperti HRW dan Amnesty International, milisi ini kerap terlibat dalam kekerasan terhadap Sunni Arab, ketika sebuah wilayah dibebaskan dari kelompok ISIS.
Aturan ini akan memberi keluasan kepada milisi Syiah untuk melakukan tindakan sesuai yang mereka inginkan. Termasuk ketika milisi ini mengadakan perekrutan, tidak ada batasan umur atau syarat tertentu bagi orang yang ingin bergabung.
Anggota parlemen dari Arab Sunni Iraq, Osama Nujaifi mengujakan keberatan atas langkah ini. Ia mengatakan bahwa hal ini adalah sebuah langkah berbahaya dan dapat menciptakan kekuatan yang pada akhirnya sejajar dengan polisi dan militer.
Meski demikian, pejabat Syiah Iraq menolak keberatan itu. Bahkan menyebut bahwa pihak yang menolak aturan adalah politisi Sunni yang membawa “agenda asing”. Diketahui, politikus Sunni yang berada dalam parlemen Iraq adalah minoritas, sehingga suara mereka kerap kali tidak dianggap. (kiblat)
************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!
0 komentar: