 |
| foto by: panjimas |
Dana kelompok Syiah al-Wefaq berdasarkan putusan Pengadilan Bahrain akan diklaim sebagai kas milik negara.
Koran al Wasat milik kubu oposisi Bahrain, melaporkan bahwa Pengadilan menemukan bahwa aktivitas politik kelompok Syiah al-Wefaq telah “menyimpang” ke arah aksi penghasutan untuk melakukan tindak kekerasan dan mendorong serta menggerakkan aksi demonstrasi dan sit-in (pendudukan tempat vital tertentu) yang dapat menyebabkan konflik sektarian, terutama antara Sunni dan Syiah.
Sebagaimana diketahui, mayoritas penduduk Bahrain adalah penganut Syiah tetapi pemerintahan dipimpin oleh kubu Islam Sunni, terutama yang berasal dari keluarga al-Khalifa yang saat ini berkuasa.
Putusan oleh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) kemudian diikuti dengan penutupan organisasi beserta kantor al-Wefaq pada bulan Juni lalu. Selain itu Otoritas Bahrain juga mencabut kewarganegaraan seorang pemimpin kelompok Syiah Bahrain.
“Berdasarkan putusan mendesak itu, Markas Besar dan Kantor Al Wefaq National Islamic Society akan ditutup dan semua dana milik mereka akan disita oleh Kementerian Kehakiman, Urusan Islam dan Wakaf Bahrain,” kata juru bicara pemerintah Bahrain dalam sebuah pernyataan bulan Juni lalu (14/06).
Menurut pernyataan itu, kegiatan-kegiatan kelompok Syiah, Al Wefaq National Islamic Society, bertentangan dengan prinsip-prinsip untuk menghormati aturan hukum dan dasar-dasar kewarganegaraan berdasarkan koeksistensi, toleransi dan menghormati orang lain.
Pihak Pemerintah juga menyatakan bahwa Al Wefaq National Islamic Society telah bekerjasama dalam skema operasi politik, agama dan negara asing”.
Perwakilan Kementerian Kehakiman, Urusan Islam dan Wakaf Bahrain menyatakan bahwa sudah menjadi tanggung jawab utama pemerintah adalah untuk menjaga negara dan keamanan rakyatnya serta untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi semua warga negara Bahrain.
Kelompok hak asasi manusia mengkritik tindakan pemerintah Bahrain sebagai bagian dari upaya untuk menghancurkan kubu oposisi.
Pemerintah tampak cukup terganggu dengan seruan kubu oposisi untuk melakukan reformasi besar di Bahrain, termasuk permintaan bahwa kabinet harus dipilih oleh Parlemen terpilih, Sementara dengan situasi krisis keuangan yang semakin parah, kondisi ini telah memaksa pemrintah untuk memotong subsidi dan meningkatkan harga sembako [kebutuhan pokok rakyat].
Pencabutan Kewarganegaraan Pemimpin Syiah Bahrain Isa Qassim
Bulan Juni lalu (20/06) Kementerian Dalam Negeri Bahrain mengumumkan bahwa kewarganegaraan Isa Qassim telah dicabut, dan menuding bahwa pemimpin kelompok Syiah Bahrain itu, Isa Qassim, telah memicu perpecahan sektarian di Bahrain.
Merespon tindakan pemerintah Bahrain kemudian, Qassem Suleimani, Komandan Garda Revolusi Iran, bulan Juni lalu (20/06/2016), telah mengancam keluarga kerajaan Bahrain, dengan mengatakan bahwa mereka telah kelewatan dan melampaui batas ‘garis merah’ karena menghapuskan hak kewarganegaraan Pendeta Syiah Bahrain, dilansir MEMO.
“Al-Khalifa [penguasa Bahrain] pasti akan membayar harga untuk itu dan rezim haus darah mereka akan digulingkan,” ancam Suleimani, yang saat ini memimpin pasukan elit Garda Revolusi Iran, Quds Force.
Soleimani menuduh keluarga kerajaan Bahrain melakukan “praktik rasis”, dengan menangkap para pemimpin politik dan agama, memenjarakan perempuan dan anak-anak dan melanggar hak-hak sipil mereka.
Tindakan keras pemerintahan Bahrain ini tentunya juga merupakan akibat rentetan konflik diplomatik antara Bahrain sebagai pendukung utama Kerajaan Sunni Arab Saudi, dan kekuatan rezim Syiah Iran. Retaknya hubungan diplomatik telah berkembang luas sejak terutama sejak ratusan demonstran Syiah yang marah atas eksekusi seorang pemimpin sekte Syiah di Arab Saudi pada bulan Januari lalu, membakar, menyerang dan merusak Kedutaan Besar Saudi di Teheran, sehingga mendorong Riyadh dan Bahrain untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Teheran.
Untuk diketahui, sejak upaya pemberontakan Syiah di Bahrain meletus sekitar 5 tahun lalu, kelompok Syiah disokong oleh rezim Syiah Iran terus berupaya untuk memicu kekacauan sehingga membuka peluang bagi mereka untuk merebut kekuasaan kelompok Sunni disana.
Upaya-Upaya Syiah Mendalangi Aksi-Aksi Teror di Bahrain
Sekitar 5 hari lalu, Pemerintah Bahrain telah menangkap dua tersangka atas tuduhan mendalangi serangan bom yang menewaskan seorang wanita Bahrain bulan lalu serta memiliki hubungan kuat dengan pasukan Garda Revolusi Iran [IRGC].
Dua pria itu dinyatakan telah menerima pelatihan dan dukungan dari Iran, demikian sebuah pernyataan dari kementerian Dalam Negeri Bahrain kepada Al Arabiya English News Channel Selasa malam (12/07/2016).
“[Tersangka pertama] menerima pelatihan militer untuk pembuatan dan penggunaan senjata dan bahan peledak dari pasukan Garda Revolusi Iran. [Tersangka Kedua] melakukan perjalanan ke Iran dan menerima pelatihan militer untuk perakitan bahan peledak, penanaman bom dan penggunaan senjata (RPG dan Kalashnikov),” demikian pernyataan Kementerian Dalam Negeri Bahrain itu.
Puluhan orang telah diadili dan divonis hukuman penjara yang cukup lama oleh pemerintah Bahrain yang dikuasai Sunni – setelah Negara itu terguncang oleh kerusuhan yang dipicu kelompok Syiah. Sejak itu pemberontakan sebulan yang dipimpin Syiah ditumpas, kelompok syiah menuntut reformasi Bahrain lima tahun yang lalu.
Terdakwa pertama ditangkap di desa Sitra, mayoritas penduduk Syiah, dimana polisi menemukan “senjata api dan bahan peledak” di apartemennya, kata Jaksa Ahmed al-Hammadi.
Dia mengatakan pria itu berencana untuk menggunakan senjata api untuk melaksanakan aksi terorisme 2 terdakwa lainnya dipenjara karena keterlibatan mereka dalam kasus yang sama.
Bahrain bulan Maret lalu juga memenjarakan 3 orang dengan hukuman seumur hidup dan terdakwa lainnya dihukum untuk 15 tahun karena menyerang bus selama aksi demonstrasi protes di sebuah desa Syiah 2 tahun lalu.
Bulan November tahun lalu, mengutip Reuters dilaporkan bahwa 5 warga Bahrain dihukum karena bersekongkol (konspirasi) dengan Iran untuk melakukan serangan di dalam Negeri Bahrain. Mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dilucuti status kewarganegaraannya,dikutip dari pernyataan Jaksa Penuntut Umum Bahrain sebagaimana dirilis oleh Kantor berita nasional Bahrain, Bahrain News Agency [BNA].
Bahrain yang merupakan Kerajaan Muslim Sunni mengatakan bahwa Negara tetangganya Syiah Iran sedang mencoba untuk memicu serta menggerakkan kerusuhan diantara penduduknya yang mayoritas Syiah, sementara Teheran membantah pernyataan ini.
Awal November tahun lalu, Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga mengatakan telah menangkap 47 anggota kelompok tersebut, selain itu mengatakan bahwa Mereka memiliki hubungan dengan “elemen terror di Iran” dan juga sedang merencanakan serangan.
Pernyataan itu mengatakan 5 orang terdakwa itu terbukti berkomunikasi dengan anggota Pasukan Garda Revolusi Iran dengan tujuan melakukan serangan pada bank dan gedung-gedung publik.
2 dari 5 warga Bahrain itu telah dilatih di Iran oleh Pasukan Garda Revolusi [IRGC], sementara yan lainnya memberikan bantuan keuangan dan logistik, kata al-Hammadi.
Bulan Oktober lalu Bahrain juga memanggil pulang Duta Besarny untu Iran,sehari setelah pasukan keamanan Bahrain menemukan sebuah pabrik besar pembuatan bom dan telah menangkap sejumlah tersangka yang juga terkait dengan Pasukan Garda Revolusi Iran
Negara yang merupakan tempat Pangkalan dari Armada Marinir ke-5 ASb[US .Navy’s Fifth Fleet] itu , pernah menghadapi demonstrasi massa Syiah saat gelombang Arab Spring tahun 2011, yang menuntut reformasi politik
Bahrain merupakan Negara kecil namun letaknya sangat strategis, yang terhubung dengan pembangkit tenaga listrik daerah Sunni Arab Saudi oleh sebuah jalur penyeberangan, Bahrain terletak di seberang Negara Syiah Iran.
Meskipun tindakan keras pada pemberontakan tahun 2011, para pengunjuk rasa terus melakukan aksi bentrokan dengan Kepolisian Bahrain terutama di desa-desa Syiah di luar ibukota Manama. (panjimas)
************************
Ayo Gabung dengan Syiahindonesia.com Sekarang Juga!
0 komentar: