Slider

Syiah Indonesia

Events

Data dan Fakta

Hakikat Syiah

Kajian Utama

Dokument Rahasia

Syubhat dan Bantahan

Menyoal Banyaknya Warga Iran di Pekabbaru, DPRD: Kita Khawatir Banyak Korban Mut'ah

imigran Syiah
Syiahindonesia.com - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Mulyadi Anwar, mempertanyakan kenapa seorang imigran bisa memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) asal Kota Pekanbaru. Pasalnya, hal itu mengindikasikan adanya aksi suap menyuap serta pemalsuan identitas.

Hal tersebut disampaikan Mulyadi Anwar terkait adanya kasus Warga Negara Asing (WNA) asal Iran yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Pekanbaru. Hal itu, menurutnya, harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengingat saat ini jumlah imigran di Kota Pekanbaru sangat banyak.

Bahkan, jumlahnya mencapai 1.000 orang. “Kondisi seperti ini jangan sampai dibiarkan begitu saja dan jangan sampai kembali terjadi. Kepada Pemko Pekanbaru dan penegak hukum, harus dapat mengusut sampai tuntas permasalahan ini,” kata Mulyadi Anwar, Rabu, (24/8/2016).

Politikus PKS itu menyebut, dengan keberadaan para imigran asal Iran yang diduga membawa dan memiliki ajaran menyimpang (Syiah, red.), dikhawatirkan Kota Pekanbaru nantinya bisa menjadi sasaran mereka.

“Kita lihat imigran yang ada di Kota Pekanbaru sangat dikagumi kaula muda khususnya bagi para remaja putri. Ini tentunya menjadi jebakan dan kita khawatirkan nantinya banyak yang menjadi korban dari aksi nikah mut’ah para imigran yang berpaham menyimpang,” katanya.

Lebih jauh, Mulyadi meminta kepada pemerintah agar segera memperketat pengawasan terhadap imigran yang ada di Kota Pekanbaru. “Kami minta para imigran jangan sampai dibiarkan bebas keluar dari rudenim. Karena bisa kita lihat sekarang ini mereka sangat bebas berkeliaran di Kota Pekanbaru dan berbaur dengan masyarakat. Inilah yang kita pertanyakan kepada pemerintah, kenapa semakin longgar dan bebas imigran berkeliaran,” tanya Mulyadi.

Mulyadi berharap pemerintah dapat lebih serius lagi dalam mengusut adanya seorang imigran Iran yang memiliki KTP Kota Pekanbaru dan hal ini harus dijelaskan kepada masyarakat luas agar masyarakat bisa selalu waspada dalam berbaur dengan imigran.

“Pemerintah harus menjeaskan sampai kapan dan berapa lama para imigran ini berada di Kota Pekanbaru,” pungkasnya. (AW/riaupos)

Surat Terbuka Kepada KH. Said Aqil Siradj

Said Aqil Siradj
Disampaikan oleh     :     DR. H. Abdul Chair Ramadhan.
Tembusan Khusus    :       
1.    Al-Habib Prof. DR. Mohammad Baharun, S.H., MA.
2.    Al-Habib DR. Muhammad Rizieq Syihab, Lc., M.A.
3.    KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafii
4.    KH. Ir. Muhammad Al-Khathtath.

Ijinkan saya untuk  menyampaikan beberapa tanggapan atas pernyataan KH. Said Aqil Siradj selaku Ketua Umum PBNU sebagaimana diberitakan oleh media.  Menurut saya – dan menjadi pengetahuan umum – tidaklah pada tempatnya menyampaikan keberadaan Ormas Islam sebagai ancaman atau gangguan terhadap Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri) - sebutan yang serupa seperti Keamanan Nasional atau Ketahanan Nasional - tanpa adanya pengetahuan, petunjuk, data-data valid yang mendukung. Pernyatan yang disampaikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian adalah sebagai bentuk penyesatan dan cenderung mengarahkan kepada kebencian (hate speech).

Persoalan Kamdagri memerlukan peranan Intelejen Keamanan (Intelkam) yang menjadi domain Kepolisian Negara Republik Indonesia, walaupun kepada masyarakat umum diberikan hak-hak untuk menyampaikan informasi terkait dengan adanya indikasi dan/atau potensi ancaman atau gangguan keamanan. Namun, penyampaian informasi juga harus mengedepankan norma dan etika, tidak dibenarkan hanya sebatas ungkapan belaka, tanpa adanya “pra bukti permulaan” yang cukup atau memadai, terpenting adalah data-data yakni sekumpulan informasi yang telah diverifikasi.

Indonesia, adalah Negara hukum, yang bermakna adanya supremasi hukum dengan menegakkan keadilan dengan kejujuran bukan dengan prasangka.  Negara memang organisasi kekuasaan yang diproyeksikan untuk mampu menerapkan hukum dengan cara-cara represif, apabila pendekatan preventif tidak berjalan. Itu hak Negara, namun menjadi aneh jika cara-cara Negara dilakukan oleh  Ormas Islam yakni PBNU yang seharusnya menjadi lokomotif bagi penyatuan seluruh elemen umat Islam, khususnya kaum Nadhliyin.  Bukan sebagai penjustifikasi dan personifikasi penerap hukum.

Front Pembela Islam (FPI) yang telah banyak berjasa selalu dihadapkan dengan berbagai fitnah, dan berulangkali disampaikan oleh actor yang sama, tidak lain dan tidak bukan adalah KH. Said Aqil Siradj!, apa sebenarnya yang terbersit dibenaknya? FPI adalah ikon “amar ma’ruf nahi mungkar”, mengapa selalu dipermasalahkan? Saya tidak ingin mengatakan siapa yang mempermasalahkan adalah sejatinya bermasalah, tetapi khusus yang satu ini saya berani mengatakan bahwa “KH. Said Aqil Siradj adalah orang bermasalah!” Pernyataan yang disampaikan oleh yang bersangkutan telah melampui asas praduga tidak bersalah, seolah-oleh bukti adanya ancaman atau gangguan keamanan hanya cukup terlontarkan dari pemimpin Ormas Islam terbesar di Republik Ini.

Disisi lain, ketika mencuat kasus Ahamadiyah, LDII, Syiah, yang bersangkutan bahkan tidak sependapat dengan kalangan yang menentang.  Padahal “bukti telah berbicara”. Kondisi demikian tentu tidak sebanding dan tidak berimbang. Sejumlah petunjuk dan data-data memperlihatkan adanya indikasi dan potensi terganggunya Kamdagri. bahkan dalam cakupan yang lebih luas ancaman bagi Ketahanan Nasional. Dua yang tersebut pertama adalah bersifat lokal, adapun yang tersebut terakhir bersifat transnasional dengan ideologi transendental yang tidak mungkin dapat disandingkan dengan 4 (empat) pilar Kebangsaan Indonesia.

Saya berharap, pimpinan NU kembali kepada kontribusi kerja nyata bagaimana membangun generasi yang mampu berfikir dan berkarya dengan keilmuan dan keimanan, bukan hanya selalu dan seringkali melontarkan pernyataan yang destruktif.  Ingat NU itu bukan “Nasi Uduk” yang menjadi sarapan pagi, namun tidak mampu bertahan hingga siang dan malam hari. Demikian.

Jakarta, 23 Agustus 2016.

Indonesia Kecolongan, WN Iran Beragama Syiah Miliki KTP Pekanbaru

foto by: voa-islam
Syiahindonesia.com - Berkas kasus WN Iran yang memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Pekanbaru, Riau sudah lengkap atau P21. WN Iran tersebut bernama Behzad Sheydaei yang diduga berpaham Syiah.

"Berkasnya sudah lengkap (P21)," kata Direktur Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Surawan kepada wartawan di Pekanbaru, Senin pekan lalu seperti dikutip Radar Pekanbaru.

Meskipun berkas telah rampung, Surawan mengatakan masih belum menyerahkan ke Kejaksaan dan masih menunggu petunjuk jaksa.

Hal itu dilakukan karena selain terjerat kasus kepemilikan kartu identitas palsu, ada perkara lainnya yang saat ini ditangani Polresta Pekanbaru.

"Kita masih menunggu petunjuk jaksa. Ada LP lainnya di Polresta, jaksa menunggu itu," lanjutnya.

Behzad Sheydaei merupakan imigran asal Iran yang memiliki KTP dengan nama Benham. KTP tersebut dikeluarkan di Pekanbaru pada 2013 lalu dengan alamat Jalan Aur Kuning, Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya.

Ia diduga memiliki KTP tersebut untuk mengajukan pinjaman. Dalam menangani perkara tersebut, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi. Diantara saksi yang telah diperiksa adalah RT dan RW tempat KTP itu dikeluarkan. 

Dari pemeriksaan, diketahui bahwa Behzad Sheydaei alias Behnam memegang paspor bernomor K30803398 yang diterbitkan pada tanggal 7 September tahun 2014 dengan kewarganegaraan Iran.

Seperti dikutip Tribunnews, berikut rekam jejak Behzad alias Behnam di Indonesia.

* Behzad Sheydaei alias Behnam masuk ke Indonesia pada 2011 melalui Pontianak, Kalbar. Pria Iran itu ditangkap imigrasi setempat karena masuk secara ilegal. Sempat ditahan di Pontianak, Behnam kemudian dibawa ke Pekanbaru.

* Sejak 17 Februari 2014, keberadaan Behnam tidak diketahui lagi atau diduga kabur dari Rudenim Pekanbaru.

* Belakangan terungkap Behnam memiliki KTP Pekanbaru yang diterbitkan 25 Oktober 2013, dengan alamat Jl Aur Kuning, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Diduga KTP itu aspal, asli tapi palsu.

* Di saat bersamaan, pria ini memegang paspor bernomor K30803398 yang diterbitkan pada tanggal 7 September tahun 2014 dengan kewarganegaraan Iran. Diduga paspor ini dibuat Behnam setelah ia berhasil keluar dari Indonesia dan pulang ke Iran.

* Setahun belakangan, ia membuka kafe Parsian di Jl Tengku Zainal Abidin, Pekanbaru.

Behzad Sheydaei alias Behnam, diduga membohongi aparatur pemerintahan setempat saat hendak meminta izin membuka kafe di ruko yang berada di wilayah Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota.

Ia tak datang langsung mengurus izin, tapi melalui seorang perempuan lokal. Ketika itu, sang perempuan menyebut Behnam berasal dari Turki.

"Katanya dia dari Turki, dibilang mau buka kafe masakan Timur Tengah, namanya Parsian. Perempuan itu entah pacarnya atau bagaimana, awalnya kami tidak tahu," jelas istri aparatur pemerintahan setempat kepada Tribun.

Sempat terjadi keributan internal keluarga di kafe tersebut. Dari sinilah kemudian aparat setempat baru mengetahui kalau Behnam berasal dari Iran.

"Dari sanalah kami minta bukti paspornya, kemudian saya fotokopi. Dia ngakunya bukan imigran, tapi resmi punya paspor," lanjutnya.

Berdasar inilah kemudian ia meminta si perempuan pasangan Behnam untuk memperlihatkan Kartu Keluarga (KK). Tak ada nama Behnam di KK yang diserahkan perempuan tersebut. Belakangan ia mengetahui dari pemberitaan media massa Behnam diduga memiliki KTP Pekanbaru. (Dbs/Syaf/voa-islam.com)

Kejahatan Syiah Irak: Ahlus Sunnah Ditembak, Dipukuli dengan Pipa Karet & Dipenggal

kekejaman Syiah
Syiahindonesia.com - Dilansir dari antaranews (24/8/16), dokumen Reuters menyebutkan bahwa telah terjadi penyiksaan dan pelanggaran HAM berat di Irak.

Pelakunya tentu para milisi Syiah Irak, dimana Ahlus Sunnah menjadi targetnya.

Orang-orang Sunni Irak ini ditembak, dipukuli dengan pipa karet dan beberapa di antara mereka dipenggal. Pengakuan para penyintas, pemimpin suku, politisi Irak dan diplomat Barat itu sesuai dengan sebuah investigasi pihak berwenang setempat Irak dan testimoni video dan foto para penyintas yang diambil setelah mereka dibebaskan.

Tak hanya itu, milisi Syiah di Irak telah menahan, menyiksa dan melecehkan warga sipil Sunni yang jumlahnya jauh lebih banyak dari yang diperkirakan Amerika Serikat ketika kota Falluja direbut kembali dari tangan ISIS Juni lalu, kutip dokumen yang didapatkan Reuters.

Sekitar 700 pria dan bocah laki-laki Sunni hilang dalam dua bulan terakhir. (nisyi/syiahindonesia.com)

Jalin Kerjasama, Iran Akui Pemberontak Syiah Hutsi Gunakan Rudal Produksinya

Rudal Syiah Hutsi yang dijatuhkan pasukan udara Rusia [foto: Al-Arabiya]
Syiahindonesia.com - Kantor berita resmi pemerintah Iran, IRNA, Senin (15/08), mengakui bahwa rudal yang ditembakkan milisi Syiah Hutsi ke wilayah Saudi pada Ahad lalu produksinya. Rudal yang dinamakan Zalzal 3 itu mengarah Provinsi Najran, Saudi.

“Rudal yang ditembakkan milisi Hutsi ke wilayah Saudi Ahad lalu jenis Zalzal 3, merupakan produksi Iran,” kata kantor berita IRNA, Senin.

Pengakuan ini keluar di saat pemerintah Iran berulang kali membantah memberi dukungan resmi kepada pemberontak Syiah Hutsi di Yaman.

Pasukan udara Saudi, Ahad, berhasil menghalau dua rudal balastik di langit Najran dan Marib, sebagaimana dilaporkan kantor berita resmi Saudi, SPA.

Menurut SPA, dua rudal itu ditembakkan oleh milisi Hutsi dan milisi loyalis Ali Abdullah Shalih dari dalam wilayah Yaman. Sistem pertahanan udara Saudi berhasil menjatuhkan dua rudal itu dan menghancurkannya.

Perlu dicatat, sebelum terjadi pemberontakan Hutsi, pemerintah Yaman sempat menahan kapal sarat dengan senjata dan amunisi. Kapal itu diketahui bertolak dari Iran. (kiblat)