Breaking News
Loading...

Syiahindonesia.com - Protes berdarah di Baghdad pada akhir pekan lalu oleh pengikut tokoh Syiah Muqtada al-Sadr menjadi sinyal dimulainya kembali perebutan kekuasaan antara pemimpin Syiah Iraq. Sadr telah mulai memobilisasi pendukungnya menjelang dua pemilihan umum, yaitu pemilihan dewan provinsi pada bulan September dan pemilihan parlemen pada April 2018.

Saingan utamanya adalah mantan Perdana Menteri Nuri al-Maliki, seorang politisi pro-Iran yang mulai memposisikan dirinya tahun lalu sebagai “King Maker”, dan ingin kembali menjabat sebagai perdana menteri.

Pergumulan politik mulai dimainkan di jalan-jalan pusat kota Baghdad pada Sabtu (11/02) lalu, ketika lima demonstran dan seorang polisi tewas dalam bentrokan antara pasukan keamanan dan loyalis Sadr yang menuntut perombakan komisi pemilihan negara.

Kembalinya kekuasaan Maliki dapat memperkuat pengaruh Iran di Baghdad, yang saat ini tengah mengalami ketegangan dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump. AS menempatkan sanksi baru terhadap Iran terkait uji coba rudal nuklir bulan lalu.

Sementara itu, meskipun Sadr secara terbuka memusuhi kebijakan Washington di Timur Tengah dan telah lama tinggal di Iran, ia tampaknya akan menjadi sekutu yang kurang bisa diandalkan bagi Iran di Baghdad. Dia memiliki hubungan yang bermasalah dengan kelompok-kelompok politik Iraq yang bersekutu dengan Iran, selain pengakuan dirinya sebagai seorang nasionalis Iraq.

Masa jabatan Maliki berakhir pada tahun 2014, ketika tentara Iraq menghadapi serangan besar-besaran dari ISIS, yang berhasil menguasai sebagian besar wilayah. Hal itu memaksa Maliki untuk menyerahkan kekuasaan kepada Perdana Menteri Haider al-Abadi, yang sama-sama menjadi anggota partai Syiah Dawa.

Selanjutnya, Maliki saat ini memegang posisi seremonial sebagai wakil presiden. Meski begitu, ia masih memiliki pengaruh yang cukup besar, memimpin partai Dawa yang mengontrol blok terbesar di parlemen.

Iran Mencari Sekutu yang Royal di Iraq, Apakah Haidar Al-Abadi?

Haidar Al-Abadi, seorang politisi Syiah pengganti Maliki. Ia adalah sosok yang mampu menjalin kerja sama yang baik dengan Amerika Serikat dalam membangun kembali pasukan keamanan Iraq untuk memerangi perlawanan jihad Sunni yang membesar pada tahun 2014.

Dalam operasi Mosul, pasukan Iraq disebut-sebut telah menyelesaikan tahap pertama dari operasi perebutan kembali kota terbesar di bawah kontrol ISIS itu dengan menghapus militan dari sisi timur kota.

Abadi telah mengontrol pertempuran selama dua tahun. Namun di sisi lain, ia tidak memiliki basis politik terhadap Sadr ataupun Maliki.

“Abadi datang sebagai kompromi antara Amerika dan Iran,” kata Wathiq al-Hashimi, ketua lembaga think-tank Iraq Grup yang berbasis Baghdad.
“Mengingat hubungan yang memanas dengan Trump, Iran pasti akan berusaha untuk memiliki sekutu yang kuat, loyal di Baghdad, untuk mengambil alih setelah pemilihan parlemen tahun depan,” jelasnya.

Sementara itu, Donald Trump telah memperingatkan Iran atas uji coba rudal balistik pada bulan Januari. Beberapa kekuatan Barat mengatakan bahwa setiap peluncuran rudal balistik berkemampuan nuklir artinya melanggar aturan Dewan Keamanan PBB.

Kebijakan imigrasi Trump yang melarang tujuh negara, termasuk Iraq telah membuat dilema Abadi. Dia menolak saran dari politisi Syiah berpengaruh pro-Iran untuk membalas larangan tersebut, dengan alasan bahwa Iraq masih membutuhkan dukungan militer AS.

Dalam panggilan telepon pada hari Kamis dengan Trump, Abadi mengatakan bahwa Baghdad akan mengendalikan ketegangan antara AS-Iran.

Protes Muqtada Al-Sadr untuk Mengakhiri Korupsi

Pengikut Sadr mengadakan beberapa demonstrasi tahun lalu untuk mendesak pemerintah mengatasi korupsi. Demonstrasi dilakukan hingga melanggar Zona Hijau yang sangat dilindungi pemerintah dan bangunan diplomatik asing, yang memicu tindakan represif dari pasukan keamanan sehingga timbul korban jiwa.

Iraq sendiri adalah negara kaya minyak, yang menempati ranking 161 dari 168 negara dalam Indeks Korupsi Tranparansi Internasional (Transparency International’s Corruption Index).

Empat belas tahun setelah invasi AS yang menggulingkan Saddam Hussein, negara masih menderita kekurangan listrik, air, sekolah dan rumah sakit. Sementara itu pembangunan sarana dan prasarana diabaikan.

Jalan mobilisasi adalah hal penting bagi Sadr, karena ia tidak bisa mengandalkan pada dukungan regional untuk mempertahankan popularitasnya. Bereaksi terhadap pembunuhan para pengikutnya pada Sabtu malam, Sadr mengatakan ia akan menangguhkan protes untuk saat ini. Namun, ia tetap menebarkan ancaman, “Darah mereka tidak akan telah menumpahkan sia-sia.”

Pengamat memandang bahwa kekerasan pada Sabtu lalu itu tidak mungkin mempengaruhi keseimbangan kekuasaan. Meski demikian, seruan Sadr terhadap para pengunjuk rasa tidak dapat diabaikan. Aksi protes memungkinkannya untuk kembali melakukan mobilisasi di bawah slogan patriotik dan menegaskan kembali kepemimpinannya.

Sadr adalah pewaris dinasti tokoh Syiah yang menderita di bawah Saddam Hussein. Di saat keluarga Sadr tetap bertahan di Iraq, saingan Syiah-nya, termasuk Maliki, melarikan diri dari penganiayaan Saddam dan baru kembali ke Iraq setelah invasi.

Iran telah melatih dan mempersenjatai milisi Syiah yang dikenal sebagai kelompok Al-Hashd Asy-Sya’bi untuk melawan ISIS. Sebagian besar pemimpin mereka memiliki hubungan dekat dengan Maliki.

Partai Dawa Maliki menuduh Sadr menghalangi perang melawan ISIS, karena aksi protesnya menmbulkan beban tersendiri bagi angkatan bersenjata yang tengah bertempur melawan ISIS di Mosul.

Seorang anggota parlemen yang dekat dengan Maliki, Ahmed al-Badri bahkan menuduh Sadrist (loyalis Sadr) menjadi bagian dari masalah korupsi.

“Pemilu dalam lingkaran monopoli, dan semua orang ingin menang melalaui protes di jalan. Semua orang, termasuk Sadrists, adalah bagian dari masalah korupsi melalui partisipasi mereka dalam pemerintahan yang berbeda,” katanya kepada Reuters.

Dituding demikian, loyalis Sadr membantah. Kemudian menyatakan bahwa korupsi lah yang menjadikan munculnya ISIS di Iraq.

“Korupsi mereka yang memfasilitasi masuknya ISIS,” kata Ali Abu Mahdi, seorang pegawai negara 42 tahun yang berbaris dalam demonstrasi hari Sabtu. “Keduanya dalam tempat yang sama.” (kiblat)

0 komentar: