Breaking News
Loading...

Wali Kota Bogor, Bima Arya
Syiahindonesia.com - Walikota Bogor Bimar Arya Sugiarto menegaskan surat edaran larangan kegiatan Syiah di Bogor sudah melalui pertimbangan matang. Menurutnya, bagi pihak yang tidak memahami latar belakangnya, memang bisa menimbulkan berbagai macam tafsiran.

“Sebagai Kepala Daerah sudah menjadi kewajiban saya untuk selalu berkomunikasi dengan tokoh agama, dalam hal ini ulama di kota Bogor untuk menyikapi persoalan di kota Bogor ini,” ujar Bima Arya kepada wartawan, termasuk Islampos, di Balaikota Bogor, Senin (26/10).

Bima Arya menegaskan sudah menjadi kewajibanya untuk menjaga kerukunan hidup umat bergama. Bima tidak ingin membiarkan warganya terlibat konflik antar umat beragama.

“Maka setiap  informasi apapun yanng mengancam kenyamanan beribadah, dan kesatuan warga, pasti akan kami respon dengan cepat.,” ujar politisi PAN ini.

Terkait peristiwa kemarin, Walikota mendapat informasi di lapangan, akan diselenggarakan kegiatan Asyuro oleh sekelompok pengajian. Bersamaan dengan itu ada suara-suara yang meminta agar kegiatan tersebut ditiadakan.

“Berdasarkan info itu, peringatan Asyuro diselenggaran tidak dalam sekala kecil, melainkan skala besar, dengan mengundang jamaah dari luar Kota Bogor.”

Dikatakan Bima, setiap kegiatan apapun yang berpotensi meresahkan warga atau menimbulkan konflik, akan disikapi secara cermat. Lalu, pihaknya memantau perkembangannya berdasarkan analisis dan kesepakatan Muspida, dalam hal ini pihak kepolisian dan Kodim.

“Lalu diminta agar kegiatan tersebut sebaiknya ditiadakan. Sebetulnya sudah disepakati, tidak ada kegiatan tersebut. Namun, pada malam Jum’at (23/10), saya dapat info, acara itu tetap diadakan,” terangnya.

Walikota menegaskan, komunikasi dalam hal ini terus dibangun dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, Muspida, dan MUI.

”Kami memandang hal-hal yang membahayakan dan meresahkan, akan terus dipantau dan mengikuti perkembangan  yang bisa mengganggu keamanan. Kami akan mendengar aspirasi dari berbagai pihak.”

Bahkan kami meminta aparat Satpol PP untuk berkoordinasi dengan kepolisian, agar acara itu tidak dilanjutkan. Tentu keputusan yang diambil didasarkan oleh dokumen resmi, tidak sebatas himbauan lisan.

“Maka dibuatlah Surat Edaran untuk memastikan kegiatan itu tidak dilanjutkan di sana.” [desastian/Islampos/syiahindonesia.com]

0 comments: