Breaking News
Loading...

Pertentangan Islam dengan Barat, faktor penyebabnya lebih disebabkan oleh faktor geopolitik ketimbang substansi agama. Seakan-akan di permukaan konflik terjadi karena substansi agama, tetapi jika dilihat lebih dalam adalah persoalan geopolitik.

Itulah substansi pemikiran yang ingin disampaikan oleh Graham E. Fuller dalam bukunya “A World Without Islam” yang dikupas dalam diskusi bulanan Jamaah Ansharusy Syariah bertajuk “Dunia Tanpa Islam, Sebuah Narasi Alternatif”.

“Thesis Fuller berkaitan antara Islam dengan negara. Menurut penulis, penafsiran terhadap Islam dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik. Agama memiliki potensi yang cukup besar, karena agama seseorang dapat mengorbankan harta dan jiwanya. Itu makna agama, memiliki pengaruh besar bagi kehidupan seseorang,” beber Adnin Armas, yang menjadi narasumber utama diskusi tersebut di gedung Gatra, Selasa, (17/03).

Graham Fuller yang pernah menjadi kepala stasiun CIA di Kabul ini menegaskan, kekuatan besar agama ini kemudian dimanfaatkan, dimanipulasi, dan ditafsirkan untuk kepentingan politik. Sehingga, masalah yang terjadi bukan pada agama itu, tetapi penafsiran agama itu yang memiliki dampak politik.

“Menurut penulis (Fuller), nilai politis inilah yang berbenturan dengan Barat,” ungkapnya.

Adnin menjelaskan, Fuller dalam bukunya menggunakan peristiwa revolusi Iran sebagai contoh terjadinya pemanfaatan agama sebagai kepentingan politik. Fuller melihat Khomeini membangun agama politis, potensi-potensi agama dijadikan kekuatan politik, seperti konsep wilayatul faqih, khumus, dan lain sebagainya.

“Bagi penulis agama substansinya ruhani, intelektualitas, akhlak, dan iman. Bukan persoalan politik. Penulis menyayangkan ketika agama menjadi kekuatan politik muncullah pertentangan, sebenarnya pertentangannya itu bukan dengan agama tetapi dengan geopolitik agama itu,” paparnya.

Penulis juga menilai, semakin agama memiliki terkait erat dengan kekuasaan negara semakin agama terseret menjauhi wilayah intelektual dan ruhani kemudian terseret memasuki alam politik.

Politik, substansi ajaran Syiah

Menanggapi pandangan Fuller terkait relasi Islam dan negara, Adnin menilai dalam kasus Syiah mungkin ada benarnya. Karena ajaran Syiah pada substansinya adalah persoalan politik yang menjelma menjadi agama. Bagi Syiah, wilayah atau pemerintahan merupakan rukun Islam. Imamah menjadi Ushuludin atau pokok agama dalam ajaran Syiah.

Dalam ritual-ritual Syiah, pengikutnya diarahkan untuk fanatik dan mau mendorong diri melakukan pergerakan politik.

“Jadi seperti dalam Asyura atau Idul Ghadir, orang didorong menangis, fanatik, dan militan hanya untuk kepentingan politik mewujudkan Imamah, kelihatannya saja ritual sebenarnya politik yang diselimuti ritual,” ungkap Adnin.

Berbeda dengan Ahlussunnah yang memandang politik dan negara bukan perkara aqidah. Meski, kekuasaan hal yang penting bagi penjagaan agama dalam pandangan Ahlussunnah, tetapi kekuasaan tidak menjadi prinsip pokok dalam aqidah.

“Yang pokok dalam Ahlus Sunnah itu Tauhid dan Dien, bukan kekuasaan itu sendiri, meskipun kekuasaan penting dalam pandangan ahlus Sunnah,” ujarnya.

Namun, kata Adnin, dalam beberapa kasus, kritik Fuller terhadap relasi Islam dengan politik menemukan realita di lapangan. Sedikit ada benarnya, ketika agama oleh kaum Muslimin dijadikan kepentingan politik. Agama hanya dijadikan kendaraan politik, bahkan dalam kasus dagang, agama hanya dijadikan cover sebatas mencari keuntungan. Bukan sebaliknya, politik yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemashlahatan agama.

“Dalam beberapa kasus memang ada agama digunakan sebagai kepentingan politik, bukan substansi nilai, spiritual dan intelektual,” cetusnya.

Oleh karena itu, menurut Adnin agama jangan ditarik secara ekstrem ke wilayah politik. Tetapi, juga tidak meninggalkan agama dalam politik. Adnin mengutip ucapan Imam Ghazali bahwa Islam dengan politik seperti saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan.

“Mungkin ada benarnya agama tidak ditarik secara jauh ke politik, tapi ada catatan tidak boleh juga agama dikosongkan. Sebab itu sekulerisme,” katanya.

“Agama adalah pondasi, untuk apa politik tanpa agama dan untuk apa agama tanpa kekuasaan. tetapi, kekuasaan diletakkan dalam masalah cabang bukan pokok atau aqidah,” tambahnya.

Ahlus Sunnah bersikap tawasuth atau pertengahan antara kaum Syiah yang menjadikan politik sebagai pokok dalam agama dengan kaum liberal yang mengosongkan agama dalam kehidupan politik.

“Awalnya kaum liberal mengkritik politik yang mengeksploitasi agama. Tetapi, salahnya mereka menyikapi dengan meninggalkan agama. Kalau kita (Ahlussunnah), meluruskan posisi agama dengan politik bukan meninggalkan,” pengurus pusat Majelis Ulama dan Intelektual Muda Indonesia (MIUMI) ini.

Adnin juga mengkritik thesis Fuller bahwa pertentangan Islam dengan Barat hanya sebatas pertentangan pada geopolitik. Menurut Adnin, Islam dengan Barat sejatinya bertentangan dalam substansi nilai. (kiblat.net)

0 comments: